SENTANI,FP.COM – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti fenomena pemilihan umum 2024 di Papua yang cenderung memarginalkan Orang Asli Papua. Keberadaan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua seakan tak bermakna pada Pemilu 2024 ini.
Hal ini dikeluhkan Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Ph AMAN) Jayapura, Benhur Wally kepada wartawan, Jumat (22/3/2024).
Hasil Pemilu 2024 di Papua sudah bisa terlihat dan dipastikan bahwa keinginan masyarakat Papua terhadap utusan dan perwakilannya untuk mendapat tempat dan kursi pada pemilu legislatif, baik di kabupaten, kota, provinsi hingga ditingkat pusat sangat minim dan jauh dari.”Bagaimana kita mau bangun masyarakat lokal kita jika tidak ada keterwakilan masyarakat asli di parlemen,” jelasnya.
Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Nomor 2 tahun 2024 tampaknya tidak pengaruh. Bahkan jauh-jauh hari dari pertemuan dan diskusi bersama Paguyuban Nusantara sudah disepakati untuk memberikan ruang politik bagi orang asli Papua, tetap tak berpengaruh juga. Hasilnya sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya, banyak caleg Papua terpental dari arena.
“Hasil pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara, dapat kita lihat dan pastikan bahwa yang namanya keberpihakan itu sendiri jauh dari harapan dan cita-cita kita bersama sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi kali ini makin buruk, sehingga muncul aksi protes di seluruh Tanah Papua. Karena itu, dirinya menyarankan untuk mengkaji kembali sistem pemilihan umum ini. Karena sistem ini tak sesuai untuk diterapkan di Papua.(lenglaw)
