JAYAPURA,FP.COM- Progress pembangunan Bandara Baru Nabire yang dibangun di daerah Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, hampir mencapai 100 persen, hanya menyisahkan pekerjaan interior ornamen khas Papua. Hal ini dikatakan Kepala Bandara Nabire, Agus Heriyanto, saat menerima kunjungan dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK- RI) di lokasi Bandara Baru Nabire, Sabtu(16/12/2022).
Walau proyek pembangunan Bandara hampir rampung 100 persen, namun ada beberapa pekerjaan terkait yang nampaknya belum diselesaikan, antara lain soal jalan masuk ke bandara sejauh tiga kilometer yang belum diaspal, juga terkait pembebasan lahan di ujung bandara seluas 27 Hektar yang belum dihibahkan ke Kementerian Perhubungan RI oleh Pemerintah Kabupaten Nabire.
“Progress capaian sudah di atas 90 persen, dalam minggu ini pengaspalan selesai. Interior sedang dalam pengerjaan, memasang ornamen-ornamen khas Papua. Sehingga orang masuk Bandara Nabire, tidak merasa seperti di Los Angeles, tapi rasanya seperti di Nabire,” tandas Heriyanto.
Soal jalan masuk sejauh tiga kilometer, dirinya sudah minta koordinasi dengan Pemkab Nabire dan juga minta Ibu Gubernur Papua Tengah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat, agar jalan sepanjang 3 kilometer masuk ke Bandara dapat segera diselesaikan.
Sementara itu, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Nabire, Pieter Erari mengatakan sejak 2017, Presiden Jokowi sudah minta agar bandara ini diselesaikan sebelum Tahun 2019, namun karena beberapa faktor, akhirnya tertunda hingga saat ini (2022).
“Pemerintah Daerah akan melihat masalah air dan penerangan, sesuai pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Pengamanan ujung bandara, dari lahan sudah dibebaskan, tinggal penyerahan ke pihak bandara. Dengan koordinasi yang baik, 2023 sudah bisa di fungsikan,” jelas Pieter Erari.
Menanggapi soal Bandara Nabire baru, Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Wilayah V KPK RI, Dian Patria angkat bicara. Menurutnya, objek yang menjadi konsen KPK adalah Tanah di ujung Bandara dan soal kepatuhan pelaku usaha sebagai wajib pajak.
” Tanah itu belum dihibahkan atau belum selesai proses penyerahan dari Pemda Kabupaten Nabire ke pihak Kemenhub. Penting bagi Kemenhub untuk menguasai tanah itu, karena itu adalah kawasan berbahaya dalam kaitannya dengan dunia penerbangan, dan tidak boleh ada masyarakat tinggal di sana,” jelasnya.
Kedua, lanjut Dian, terkait fasilitas infrastruktur berupa air, listrik perlu segera disiapkan. Tidak kalah pentingnya adalah soal jalan masuk ke Bandara. Jalan tiga kilo masuk bandara belum ada anggarannya. Sudah rapat dengan Kemenhub tapi belum ada solusi. Pemda sudah berusaha, tapi tidak dapat anggaran dari DAK.
“Akan menarik ini, kita punya bandara bagus, cingklong, tapi jalannya belum diaspal. Skenario yang memungkinkan, Bandara tetap diresmikan dengan jalan apa adanya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi,” harapnya.
Selain itu, kata Dian, pihaknya juga ingin memastikan kepatuhan kontraktor yang ada di sini (Proyek Bandara Nabire Baru). “Karena ini proyek pusat, ada galian C di sini yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha, kontraktor dari BUMN yang mengerjakan proyek bandara ini, kita akan kawal itu juga,” tegasnya.(abe)
