JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Kabupaten Tolikara diminta untuk tidak mempersulit penyaluran bantuan bencana nonalam kepada mahasiswa Tolikara terdampak Covid-19 di Indonesia.
Hal ini dikatakan Tokoh Pemuda Tolikara Yotam Wonda kepada media ini, Jumat (8/5/2020). Kata dia, Pemerintah Tolikara lambat bergerak dan kelabakan karena tidak punya data mahasiswa se-Indonesia.
“Saya menyayangkan pemerintah tidak punya data penyebaran mahasiswa se-Indonesia padahal mahasiswa punya badan pengurus di masing – masing kota studi,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah meminta data mahasiswa di pengurusnya, sehingga gampang saat menyalurkan bantuan.
“Jangan pakai syarat, pakai KRS dan KPM. Ini sangat aneh dalam pemberian bantuan bencana. Masa’ harus pakai KRS dan KPM. Kami sayangkan pemerintah tidak ada data mahasiswa,” ujarnya.
Ia meminta penyaluran bantuan langsung saja diserahkan ke pengurus asrama yang lakukan pembagian. “Pemerintah daerah dalam hal ini bupati sangat lambat soal aksi ini. Setelah ada aksi baru dilakukan pembagian. Kami minta mahasiswa jangan dipersulit per kota studi dan jumlah itu dikirim sesuai rekening masing – masing,” pintanya.
Ia juga berharap agar tidak terlalu birokrasi dalam penyaluran bantuan bencana karena ini bukan bantuan studi akhir.”Jangan buat sulit karena Jokowi minta birokrasi yang berbelit – belit itu segera pangkas tapi di daerah ini terlalu berbelit – belit bikin masyarakat makin kesulitan,” paparnya. (Dadang)
