JAYAPURA,FP.COM- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung MPR/DPR RI di Senayan Jakarta kemarin, Senin (11/4/2022). Aksi Izin ini adalah sebagai bentuk penolakan tiga periode masa jabatan Presiden dan wacana penundaan Pemilu 2024.
Mahasiswa mendesak DPR RI agar tidak menggunakan haknya untuk mengamandemen UUD 1945 yang mengatur penundaan pemilu dan mencanangkan tiga periode masa jabatan Presiden Republik Indonesia.
Namun disamping aksi ini, terjadi sesuatu yang tidak terpuji atau tidak menggambarkan nilai mahasiswa. Hal ini bisa dikatakan ketika seorang pegiat media sosial, akademikus dan juga dosen UI Ade Armando yang dikeroyok membabi buta sehingga harus mendapatkan perawatan medis.
Hal ini mendapat perhatian dari Ketua DPW Barikade Provinsi Papua Yulianus Dwaa dan kawan-kawan. Melalui Konferensi Pers tadi sore (12 April 2022) di Jayapura, ia mendesak agar Polri mengungkapkan aktor pengeroyokan terhadap Ade Armando karena ini merusak nilai demokrasi.
“DPW Barikade 98 Provinsi Papua mendesak Polri mengungkapkan aktor dibalik demokrasi dan pengeroyokan terhadap Ade Armando pada 11 April 2022 kemarin dan di depan gedung DPR RI. Karena ini mencederai nilai demokrasi serta tidak menghormati rekan-rekan umat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa,” ujar Yulianus Dwaa.
Unjuk rasa yang mengharapkan presiden Jokowi agar undur dari kepemimpinannya bahkan meminta tidak ada periode ketiga. Yulianus Dwaa menambahkan bahwa presiden Jokowi merupakan pemimpin yang demokratis melalui program yang menyentuh dan menjawab persoalan-persoalan masyarakat Indonesia.
“Jokowi adalan pemimpin yang demokratis dan merakyat melalui program-program yang sangat menyentuh persoalan-persoalan rakyat bahkan berani mengambil resiko merubah kebijakan pembangunan yang selama ini Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris terbukti harga BBM satu harga sampai di tanah Papua. Baru di masa kepemimpinan Jokowi, bahkan membuka keterisolasian dengan jalan-jalan trans Papua yang menghubungkan antar kabupaten-kota yang dahulunya hanya bisa menggunakan transportasi udara,” tambah Yulianus Dwaa ketua DPW Barikade Provinsi Papua.
Disamping meminta Polri untuk untuk mengungkapkan pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando dan mengapresiasi kinerja presiden Jokowi, dalam penutup konferensi pers Yulianus Dwaa mengatakan bahwa Barikade Provinsi Papua menolak sikap yang bertentangan dengan demokrasi, pancasila dan UUD 1945 serta menjaga Indonesia dari tangan-tangan yang menyesatkan anak-anak bangsa.
“Barikade 98 Papua menolak sikap-sikap yang bertentangan dengan demokrasi, pancasila dan UUD 1945, serta berkomitmen mengawal demokrasi dan menjaga info dari tangan-tangan dan pikiran yang menyesatkan anak-anak bangsa dari kelompok-kelompok yang haus kekuasaan, yang terkesan anarkis dengan menghembuskan siasat busuk yang merusak citra pemerintah Jokowi,” tutup Dwaa.(erens)
