JAYAPURA, FP.COM – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan bimbingan teknis percepatan penyusunan evaluasi jabatan PNS bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Papua di gedung Sasana Karya, kantor Gubernur Papua, Selasa (9/3/2021).
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, bimbingan teknis tersebut merupakan salah satu bagian kerja BKN di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menindaklanjuti Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di kedua wilayah.
“Jadi setiap kementerian dan lembaga wajib untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, BKN karena memang tugasnya untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan ASN mencoba membantu meningkatkan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat,” kata Bima.
Ia mengaku, bimtek ini dapat meningkatkan kelas birokrasi, meningkatkan kompetensi untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Sebab untuk meningkatkan kompetensi, penyusunan evaluasi PNS ini ada di tahapan kedua, tahap pertama adalah masing-masing kabupaten/kota harus mampu mengidentifikasi kebutuhannya melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja,” terangnya.
Jika jumlah jabatan sudah diketahui sesuai kebutuhan, maka nanti orang-orang yang menduduki jabatan itu tentu harus memiliki kompetensi dan juga memiliki apresiasi sesuai dengan jabatan.
“Untuk memberikan apresiasi diperlukan penetapan nilai jabatan melalui evaluasi jabatan. Jadi berapa besar sebetulnya dalam jabatan tersebut seseorang diberikan tunjangan.”
Tanpa adanya evaluasi jabatan, tentu akan kesulitan untuk membuat standar. “Jangan sampai yang bekerja lebih ringan mendapat apresiasi lebih besar.”
“Jadi ini diberikan untuk memberikan keadilan dan juga apresiasi yang tepat bagi setiap orang, ini yang akan coba kita lakukan, kami akan bersafari nanti pada beberapa kluster agar teman-teman dapat melakukan manajemen ASN yang lebih baik,” ucapnya.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengapresiasi kegiatan bimbingan teknis tersebut. “Kita bersyukur dari pusat ada datang untuk memberikan bimtek, kami harap dengan Bimtek ini juga mereka bisa lihat kondisi obyektif di Papua,” ujar Tinal. FPKontr3
