JAKARTA,FP.COM – Provinsi Papua mencatatkan sejarah baru dengan berhasil masuk dalam nominasi penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2025. Penghargaan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK-RI).
Pencapaian ini ditandai dengan kehadiran langsung Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D. Fakhiri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Jakarta (9/10). Gubernur Fakhiri menyatakan rasa bangga atas masuknya Papua dalam 10 besar nominasi, yang disebutnya sebagai langkah awal penting dalam memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Tanah Papua.
“Masuknya Papua dalam nominasi TPAKD Award untuk pertama kalinya ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujar Gubernur Fakhiri.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memperluas akses keuangan di semua lini. “Agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Gubernur Fakhiri didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua dan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua. Kehadirannya ini merupakan bentuk nyata komitmen daerah dalam mempercepat akses keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Di kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andri, memaparkan perkembangan positif sektor keuangan di Papua, khususnya pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Andri, terjadi peningkatan signifikan pada aktivitas industri jasa keuangan di wilayah Papua. Hingga tahun 2024, ekosistem industri jasa keuangan di Provinsi Papua terus berkembang dengan telah beroperasinya:
- 16 Bank Umum Konvensional dan Syariah.
- 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan Syariah.
- 3 Perusahaan Efek dan 9 Agen Penjual Efek Reksadana (APERD).
- 12 Perusahaan Pembiayaan, 10 Asuransi Jiwa, dan 15 Asuransi Umum.
- Serta, 1 Pegadaian, 1 Perusahaan Modal Ventura, 2 Perusahaan Penjaminan, dan 1 Lembaga Keuangan Mikro.
“Data ini menunjukkan bahwa ekosistem industri keuangan di Papua semakin beragam. Ke depan, kami akan memperkuat sinergi untuk memastikan akses layanan keuangan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil,” ungkap Andri.
Rakornas TPAKD 2025 mengusung semangat kolaborasi dalam memperluas akses dan memperkuat inklusi keuangan masyarakat. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan jajaran OJK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta pimpinan lembaga tinggi negara lainnya ini, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD 2025–2029 sebagai arah kebijakan baru.
TPAKD Papua berkomitmen mendorong optimalisasi potensi sumber dana, diprioritaskan untuk pendanaan produktif pada pengembangan UMKM dan pembiayaan sektor prioritas (pertanian, perikanan, perkebunan) dalam mendukung terwujudnya Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmoni. (*)
