JAYAPURA, FP.COM – Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya, S.Pd meminta Pemerintah Lanny Jaya segera turun tangan menyelesaikan perang saudara di Distrik Bruwa dan Ayumnati pada tanggal 8-9 Juni lalu. Perang saudara ini pemicunya diduga akibat pergantian tiga kepala kampung berdasarkan nota dinas dari Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom.
Kepada fokuspapua.com di Jayapura, Kamis (11/6/2020) siang, Ketua DPRD Lanny Jaya, Tanus Kogoya menjelaskan, pihaknya bersama rombongan anggota DPRD telah turun ke wilayah terjadinya konflik pada Selasa (9/6/2020) lalu.
“Jadi perang saudara ini berlangsung selama dua hari yaitu tanggal 8 dan 9 Juni. Tanggal 9 Juni kami turun bersama rombongan dengan dukungan keamanan dari Polres Lanny Jaya untuk mengamankan situasi di sana. Setelah kami tiba di sana, ternyata akar masalah terjadi perang karena ada nota dinas pergantian tiga kepala kampung di Distrik Ayumnati oleh Bupati Lanny Jaya,” ungkap Tanus.
Tiga kampung di Distrik Ayumnati yang kepala kampungnya diganti yaitu Kampung Tikome, Tikoyoma dan Kampung Lubutini. Menurut Tanus, masyarakat tidak menerima pergantian ini karena kepala kampung yang baru bukan berasal dari Distrik Ayumnati tetapi di luar dari distrik itu.
“Sampai hari ini situasi di sana masih memanas, belum kondusif. Saat kami selaku pimpinan dan anggota turun ke sana, masyarakat menghendaki agar Bupati Lanny Jaya membatalkan nota dinas dan mengembalikan jabatan kepala kampung yang lama ke posisi semula karena kepala kampung yang baru sesuai nota dinas bupati, bukan berasal dari masyarakat kampung setempat,” jelas Tanus.
Jika tidak dibatalkan, lanjut Tanus, masyarakat mengancam akan tetap melakukan perang susulan. “Korban perang ada 13 orang, enam dari Distrik Ayumnati dan tujuh korban dari Distrik Bruwa. Kami telah meminta tim medis turun, sehingga semuanya dalam perawatan medis. Luka-luka di tubuh korban semuanya karena terkena panah,” tambahnya.
Terkait nota dinas yang dikeluarkan oleh Bupati Befa Yigibalom, kata Tanus, ia telah mengonfirmasi ke kepala distrik, namun kepala distrik mengaku tidak tahu menahu karena tidak ada koordinasi sebelumnya. “Setelah masyarakat tahu ada pergantian kepala kampung dengan nota dinas, mereka melancarkan protes dengan cara perang,” ucapnya.
“Kami pimpinan DPRD Lanny Jaya meminta, yang pertama, untuk menjaga situasi Kamtimbas, Bupati Lanny Jaya segera turun selesaikan masalah perang yang terjadi di Distrik Bruwa dan Distrik Ayumnati,” tegasnya.
Yang kedua, pihaknya minta agar batalkan semua nota dinas yang dikeluarkan oleh bupati terkait pergantian kepala kampung di Kabupaten Lanny Jaya karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan aturan. “Segera batalkan semua nota dinas pergantian kepala kampung karena itu (dikuatirkan) akan memicu konflik horizontal di Kabupaten Lanny Jaya,” pinta Tanus. (Frida)
