JAYAPURA, FP.COM – Untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menggelar forum kemitraan dengan pemangku kepentingan Kabupaten Sarmi pada Selasa pekan lalu.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Djamal Adriansyah menyampaikan, forum kemitraan diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan juga untuk membangun hubungan kemitraan antar lembaga, baik dengan Pemerintah Daerah, fasilitas kesehatan dan instansi terkait agar mempermudah koordinasi dalam menyelesaikan kendala di lapangan.
“Ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama, mulai dari hasil rekredensialing terakhir yang masih memerlukan beberapa berkas untuk dilakukan kerja sama, serta kepastian Surat Ijin Operasional dan Sertifikat Akreditasi. Terkait sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kesehatan, kami berharap Pemerintah Kabupaten Sarmi dapat membantu dalam pemenuhan tenaga kesehatan,” ucap Djamal, Selasa (28/7/2020).
Terkait jaringan komunikasi data, karena semua sistem berbasis aplikasi, maka diharapkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dapat memastikan koneksi data stabil agar tidak menghambat dalam proses pelayanan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Elias N.Bakai mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap implementasi Program JKN-KIS sesuai dengan kewenangannya.
Ia juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah memperkuat jalinan sinergi dengan dinas terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam menyukseskan Program JKN-KIS.
Sekda mengingatkan kepada kepala dinas terkait agar rutin melaporkan kepada BPJS Kesehatan terkait pelayanan yang ada di Puskesmas dan membuat laporan data pasien yang dirujuk keluar Kabupaten Sarmi dengan diagnosa yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kerja di kabupaten tersebut.
“Kita membutuhkan komitmen bersama untuk membenahi pelayanan, baik itu di fasilitas kesehatan maupun instansi terkait lainnya,” tandasnya. (FPKontr1)
