JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua melakukan langkah revolusioner dalam membenahi layanan kesehatan dengan mendorong sistem pelayanan terintegrasi. Fokus utama kebijakan ini adalah mempercepat penanganan medis serta menyederhanakan birokrasi administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa rumah sakit milik pemerintah, khususnya RSUD Dok II dan RSUD Abepura, harus memperkuat sistem rujukan terpadu guna memastikan distribusi pasien berjalan efektif dan terkoordinasi.
Salah satu terobosan yang diusung adalah penerapan Layanan Satu Atap. Melalui sistem ini, seluruh urusan medis dan administrasi pendukung akan berada dalam satu lokasi yang terintegrasi.
“Filosofinya adalah layani pasien dulu, baru urusan administrasi diselesaikan. Di dalam sistem satu atap itu sudah ada perwakilan BPJS, Dukcapil, hingga Dinas Sosial,” tegas Gubernur Fakhiri di Jayapura 1/4.
Langkah ini diambil agar masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, tidak lagi dibebankan dengan prosedur yang berbelit-belit atau harus berpindah kantor hanya untuk mendapatkan kepastian layanan kesehatan.
Selain pembenahan prosedur, Pemprov Papua juga menaruh perhatian serius pada kesejahteraan dan keamanan di lingkungan rumah sakit. Berikut adalah poin-poin penguatan fasilitas yang dicanangkan:
- Dukungan Fasilitas: Rencana pembangunan rumah susun di kawasan rumah sakit bagi tenaga medis dan keluarga pasien.
- Jaminan Keamanan: Instruksi tegas untuk menjamin keamanan tenaga kesehatan (nakes) agar dapat bekerja tanpa tekanan.
- Perlindungan Hukum: Gubernur meminta masyarakat dan keluarga pasien untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau kekerasan terhadap nakes.
“Tenaga medis harus merasa aman dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Jangan ada lagi tindakan kasar dari keluarga pasien,” tambahnya.
Pembenahan sistem ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan geografis dan sosial di Papua. Dengan sistem yang responsif dan akuntabel, Pemerintah Provinsi Papua optimistis kualitas kesehatan masyarakat akan meningkat secara signifikan.
Pemprov Papua berkomitmen bahwa setiap fasilitas kesehatan harus memberikan kepastian layanan serta kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. (*)
