JAYAPURA, FP.COM – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar kegiatan forum koordinasi jurnalis sebagai bagian dari strategi penanganan stunting. Lewat forum ini, BKKBN hendak mengajak insan pers untuk bersinergi, utamanya dalam menyampaikan informasi dan edukasi khalayak ramai.
Dalam kegiatan yang digelar di salah satu hotel di jantung Kota Jayapura itu hadir 17 jurnalis dari berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun online, Selasa (12/9/23).
“Harapannya pertemuan ini menjadi kesempatan yang baik untuk terus memberikan informasi berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Papua. Tenaga untuk memberikan informasi-informasi sangat terbatas, tapi kalau lewat tulisan bapak/ibu semakin banyak orang bisa membaca itu”, ujar Kepala BKKBN Papua Nerius Auparay dalam sambutannya.
Masih menurut Nerius, peran media dalam penurunan stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
“Peran media massa dalam konvergensi penurunan stunting sebagai bagian untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan stunting. Melalui peran media massa dengan berbagai teknis penulisannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan stunting di Papua, yang masih terbilang besar mencapai 34,6 persen,” katanya.
Salah satu narasumber, Koordinator Program Manager Satgas Stunting Provinsi Papua Moh Sodiq menyebut, jangkauan media yang luas hingga pelosok desa sehingga dapat mengedukasi masyarakat dalam hal perubahan perilaku sebagai langkah utama dalam pencegahan stunting.
“Pencegahan stunting diawali dengan berubahnya perilaku masyarakat, baik dalam peningkatan kesehatan lingkungan hingga pada pola asuh yang baik terhadap penyediaan asupan gizi yang lengkap mulai dari janin hingga balita,” kata Sodiq.
Narasumber lain, staf Humas Kementerian Agama, Dewi Anggraeni, menyampaikan hubungan antara kinerja pemerintah dan media. Katanya, di tengah humas melakukan government relations, peran serta media dibutuhkan sebagai ujung tombak yang berkontribusi besar dalam mengontrol kerja pemerintah serta menjadi penyeimbang dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Kepanjangan tangan humas adalah melalui media bapak/ibu, maka besar kemungkinan para pemangku kebijakan di daerah akan terpapar informasi dan kebijakan BKKBN, stunting dan lainnya,” jelas Dewi.
Sementara itu, Pieter Ginuni, seorang praktisi media, mengajak para jurnalis untuk membangun branding kampanye stunting agar terbentuk brand awareness di masyarakat terhadap isu stunting.
“Logo, warna, slogan dan font itu kalau bisa kita buat praktis yang mudah diingat, kalau perlu tiga kata saja. Jadi, kalau orang sebut kata itu langsung ingat BKKBN, ingat stunting,” pungkas Piche sapaannya. (*)
