JAYAPURA, FP.COM – Jika mengacu pada kalender yang telah dipatok, seharusnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 dihelat enam bulan lagi. Namun, jadwal itu kini bisa saja dimundurkan akibat virus Corona yang masih mewabah di Tanah Air.
Isu penundaan itu semakin berembus kencang setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja virtual terkait status pelaksanaan PON tahun ini, Rabu (15/4/2020).
Dalam rapat tersebut, Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mendesak Kemenpora untuk segera menunda pelaksanaan PON tahun ini. Desakan ini mengacu pada putusan pemerintah pusat yang telah menetapkan status Darurat Bencana Non Alam atas penyebaran wabah pandemi Covid-19.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali tak bisa mengambil keputusan. Amali mendaku, masalah ini telah dibicarakan dengan pihak pemerintah pusat, kementerian terkait dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Kata Amali, keputusan mundur tidaknya jadwal event olahraga terakbar Nasional itu berada di tangan Presiden Joko Widodo. Namun, sementara ini ia maklum, konsentrasi pemerintah pusat saat ini masih tertuju pada penanganan dan pencegahan virus Corona.
Provinsi Papua sendiri sebagai tuan rumah melalui Gubernur Lukas Enembe yang juga Ketua PB PON Papua, menurut Amali, telah bersurat kepada pihaknya untuk mempertimbangkan perubahan jadwal.
Sekalipun belum ada persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Kemenpora telah menyiapkan jadwal pengganti jika PON tahun ini batal terlaksana. Menpora Amali menyebut, PON dapat diundur setahun dari jadwal ke Oktober 2021.
“Kami melihat di tahun depan akan ada banyak sekali agenda olahraga Internasional dan Nasional. Berdasarkan masukan-masukan yang telah kami terima, saya rasa bulan September atau Oktober 2021 adalah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan PON,” tuturnya.
Kesiapan infrastruktur menjadi alasan utama, Pembatasan akses ke sejumlah wilayah di Papua, menurut Amali, berdampak pada mandeknya pengerjaan venue di empat klister; Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.
Padahal, proses pengerjaan venue yang sebagai besar telah mencapai 70 mestinya rampung sesuai target. Beberapa di antaranya bahkan diklaim telah siap digunakan.
Amali berjanji, agar tidak berlarut-larut, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat bersama pemerintah pusat terkait kejelasan status PON, dan hasil keputusan itu akan segera diumumkan.
“Dalam rapat bersama nanti akan saya sampaikan seluruh masukan dan opsi yang telah direncanakan kepada Presiden, dan semoga hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkasnya. (Ray)
