JAYAPURA, FP.COM – Kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia ke Jayapura, disambut aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang menamakan Front Rakyat Papua. Kelompok ini menolak upaya dialog damai yang digagas Komnas HAM dan meminta penyelesaian konflik di Papua ditangani oleh tim independent dari luar.
“Rakyat Papua mau ada pihak netral dalam hal ini Dewan HAM PBB agar memfasilitasi kami untuk berdialog dengan Indonesia. Karena Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM di Papua,” kata Koordinator Lapangan Front Rakyat Papua, Allen Halitopo, Selasa (8/11/2022).
Pihaknya juga meminta Negara membuka akses masuk kepada Dewan HAM PBB sesuai hasil keputusan sidang PBB. “Supaya persoalan di Papua bisa disampaikan secara puas. Kalau dialog versi Komnas HAM-RI itu sepihak saja sehingga banyak rakyat kurang puas. Maka dari Itu kami Front Rakyat Papua melakukan demonstrasi di sejumlah titik,” bebernya.
Ditempat terpisah, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tanggal 10 pihaknya akan berdialog dengan Tentara Nasional Indonesia dan pihak United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Papua.
“Kita akan dialog dengan Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua dan perwakilan ULMWP. Kami belum mengundang pihak lain karena tahap awal ini sebetulnya lebih kepada menghentikan Kekerasan,” kata Damanik.
DIjelaskan, dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Indonesia Komnas HAM telah melaporkan perkembangan Papua dan Panglima TNI juga menyambut baik dalam pertemuan ini.
“Daerah-daerah yang dicatat zona merah (red zone) ini kedua belah pihak menghentikan pertikaian kontak senjata dan fokus mengurusi pengungsi. Menteri sosial juga sudah dapat perintah bersama pemerintah daerah, dewan-dewan gereja dan bahkan Perwakilan ULMWP bersedia ikut serta. Jadi semua pihak menangani pengungsi dalam kaitan jeda kemanusiaan, semoga menghasilkan kesepakatan yang lebih kongkrit,” jelasnya. (Ikbalasra)
