KEEROM,FP.COM – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, langsung turun lapangan untuk memastikan kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada Rabu (12/2/2025), Pj Gubernur mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Keerom.
Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan SPPG dalam menjalankan program MBG, yang saat ini masih dalam tahap koordinasi terkait mekanisme pelaksanaannya.
“Saya cek ke sana (SPPG), sudah ada Kepala SPPG-nya. Saya juga meninjau standar operasional prosedur (SOP), termasuk siapa saja yang akan terlibat dalam program ini,” ujar Ramses saat ditemui di lokasi.
Ramses menyatakan bahwa pasokan bahan pangan untuk program MBG, terutama sayur-mayur dan sumber gizi lainnya, tidak akan menjadi kendala utama di Kabupaten Keerom. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan program ini akan diujicobakan terlebih dahulu di tiga daerah, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
“Kita lihat nanti pelaksanaannya, tetapi untuk tahap pertama, saya ingin program ini berjalan di tiga daerah tersebut,” katanya.
Menurut Ramses, kesiapan fisik SPPG Keerom sudah mencapai 90 persen. Namun, ia menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran makanan ke sekolah-sekolah, mengingat kondisi geografis Papua yang menantang.
“Di Papua, jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain cukup berjauhan. Oleh karena itu, saya meminta Kepala SPPG untuk menghitung estimasi waktu distribusi makanan. Jika makan siang ditetapkan pukul 09.00, 10.00, atau 11.00, maka rute distribusi harus dihitung agar tidak terjadi keterlambatan,” jelasnya.
Untuk memastikan kelancaran program MBG, Ramses menegaskan bahwa SPPG Keerom akan melibatkan warga setempat, aparat desa, organisasi masyarakat, serta gereja dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah Provinsi hanya memfasilitasi. Nanti siapa yang paling siap, mereka yang akan berperan dalam eksekusi program ini,” ujarnya.
Saat ini, Papua baru memiliki dua SPPG, yaitu di Kabupaten Keerom dan Waena, Kota Jayapura. Menurut Ramses, mekanisme distribusi makanan masih perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, mengingat dalam petunjuk teknis (juknis) program, satu SPPG seharusnya melayani 3.000 penerima manfaat dalam radius maksimal enam kilometer.
“Namun, di Papua, sekolah-sekolah tersebar dengan jarak yang lebih jauh. Mungkin nanti ada pengecualian, misalnya sekolah tertentu dikelola secara mandiri. Ini yang masih perlu dikoordinasikan,” katanya.
Ramses juga telah menunjuk Asisten II Pemerintah Provinsi Papua untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mendata lokasi sekolah dan menentukan titik dapur yang strategis.
“Penentuan lokasi dapur harus relevan. Jangan sampai dapurnya terlalu jauh dari sekolah, karena kita ingin memastikan makanan tidak basi atau mengalami kendala distribusi,” tegasnya. (*)
