JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta segera menyampaikan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kesiapan lahan untuk pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Surat ini diperlukan sebagai dasar verifikasi lokasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.
Asisten II Sekretariat Daerah Papua, Setiyo Wahyudi, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah. Sebagian besar daerah menyatakan siap menyediakan lahan, bahkan ada yang mengusulkan hingga empat lokasi.
“Namun, dukungan itu harus dituangkan secara tertulis melalui surat resmi yang ditujukan kepada BGN. Dalam surat itu harus dicantumkan lokasi dan luas lahan yang diusulkan,” kata Setiyo di Jayapura, Senin (26/5/2025).
Setiyo menegaskan, minimal luas lahan yang dibutuhkan untuk setiap dapur SPPG adalah 800 meter persegi. Beberapa daerah mengusulkan lahan yang berada di lingkungan sekolah karena dinilai lebih strategis dan efisien.
Menurutnya, usulan tertulis dari pemerintah daerah adalah syarat awal sebelum tim BGN melakukan verifikasi lapangan. “Hasil verifikasi akan menentukan kelayakan lahan untuk kemudian masuk dalam tahap perencanaan pembangunan dapur,” pungkasnya. (*)
