JAYAPURA,FP.COM – Proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah mencapai tahap akhir. Hasil seleksi ini akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan, dengan rekomendasi tiga nama untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengonfirmasi bahwa hasil seleksi telah diterima. “Selanjutnya, akan dipilih yang terbaik di antara kandidat-kandidat yang berkualitas,” ujarnya pada Jumat (14/2/2025).
Sebanyak 66 peserta mengikuti seleksi ini untuk mengisi 17 posisi jabatan SKPD yang masih lowong. “Kami akan mengajukan tiga nama untuk setiap posisi. Setelah disetujui, barulah ditentukan siapa yang paling tepat. Semua kandidat yang diusulkan telah memenuhi syarat,” jelas Ramses.
Ramses juga menekankan pentingnya kelanjutan proses seleksi ini, mengingat penggunaan anggaran negara. “Proses ini harus diselesaikan karena menggunakan dana publik. Jika dihentikan di tengah jalan, akan ada masalah pertanggungjawaban,” katanya.
Saat ini, dari 40 SKPD di Papua, sekitar 33 posisi belum terisi, beberapa di antaranya sudah lama kosong. “Ada jabatan yang kosong lebih dari lima tahun, ada juga yang sudah diisi Pelaksana Tugas (Plt.) selama sepuluh tahun. Ini tentu tidak ideal untuk sebuah organisasi,” tuturnya.
“Perlu ada penyegaran, tetapi keputusan akhir akan diserahkan kepada gubernur terpilih,” kata Ramses. Ia juga menyoroti pentingnya kepastian bagi ASN yang berstatus Plt. “Jika terlalu lama menjadi Plt., kinerja mereka bisa terpengaruh dan kepastian karier menjadi tidak jelas. Ini yang ingin kami atasi,” tambahnya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi, menyatakan bahwa hasil seleksi telah diserahkan kepada gubernur. “Tugas panitia seleksi sudah selesai, tinggal menunggu keputusan pimpinan,” ujarnya. Ia berharap seleksi ini menghasilkan pimpinan SKPD yang kompeten. “Kami berharap mereka yang terpilih adalah orang yang tepat di bidangnya, sehingga SKPD dapat bekerja optimal dan melayani masyarakat dengan baik,” tutupnya. (*)
