JAYAPURA,FP.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyerukan pentingnya peran sentral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai “orkestra” dalam mengkoordinasikan pembangunan kependudukan di Tanah Papua.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka acara Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di Hotel Horison Ultima Entrop, Jumat 13 Juni 2025.
Limbong menekankan bahwa BKKBN harus melampaui fungsi pelaporan dan fokus pada evaluasi terukur, khususnya terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.
“Digunakan nggak, outputnya apa. Masyarakat kita masih butuh uluran tangan kita untuk mereka bisa sehat, bisa cerdas dan menikmati hidup di daerah ini,” tegas Limbong.
Pj Gubernur Papua juga menggarisbawahi perlunya sinergi dan program yang dapat diukur untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan.
“Harapan saya mari kita bergandeng tangan, satukan tekad, kita dukung program-program yang sudah dengan terukur. Setiap kegiatan apapun harus terukur. Goal kita dari kegiatan ini untuk rakyat maka dibutuhkan koordinasi,” imbuhnya.
Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan internalisasi PJPK ini bertujuan untuk memastikan indikator-indikator kependudukan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD. PJPK 2025-2029 sendiri merupakan fondasi penting untuk memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi tantangan kependudukan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta dari Bappeda, OPD-KB, serta perwakilan kementerian terkait dari enam provinsi di Tanah Papua (Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya), menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas. (AiWr)
