PUPR Papua Tinjau Lokasi Longsor di Ringroad Jayapura, Perbaikan Diperkirakan Kurang dari Rp5 Miliar

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, Amos Wenda, meninjau lokasi tebing di kawasan Ringroad Kota Jayapura (6/2)/foto :pemprovpapua

JAYAPURA,FP.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua, Amos Wenda, meninjau lokasi tebing yang longsor di kawasan Ringroad Kota Jayapura pada Kamis (6/2/2025). Longsor tersebut terjadi akibat hujan deras yang mengguyur pada 20 Januari 2025.

Tebing yang rusak ini memerlukan perbaikan segera, dengan perkiraan anggaran di bawah Rp5 miliar. “Kami memperkirakan biaya perbaikan tidak akan melebihi Rp5 miliar. Namun, kami harus memastikan perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran agar masalah ini tidak terulang di kemudian hari,” ujar Amos.

Read More

Menurutnya, longsor ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga kesalahan teknis dalam perencanaan awal. “Salah satu kendala utama adalah penggunaan material yang kurang memadai, termasuk besi berukuran 8 mm yang akan diganti dengan besi 16 mm dalam proyek perbaikan,” jelas Amos.

Namun, ketersediaan anggaran masih menjadi kendala. Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp180 miliar berdampak pada anggaran infrastruktur di Papua. “Selain itu, dana dari DAU yang selama ini mendukung berbagai proyek juga mengalami pengurangan sebesar Rp65 miliar,” tambahnya.

Dalam proses perbaikan, Amos menegaskan bahwa pendekatan yang akan diambil bukan hanya membangun kembali bagian yang terdampak, tetapi juga memangkas bagian atas tebing untuk mengurangi beban tanah yang berpotensi longsor kembali. “Berdasarkan analisis, penambahan struktur di bagian bawah tidak akan efektif. Solusinya adalah memangkas bagian atas tebing agar tekanan ke bawah berkurang. Langkah ini juga akan menghemat biaya dibandingkan membangun kembali dengan struktur yang lebih besar,” jelasnya.

Meskipun perbaikan ini mendesak, Amos mengakui bahwa proyek belum bisa segera dimulai tanpa kepastian anggaran dan jaminan hukum. “Saya berharap ada komunikasi dengan Bapperida agar pekerjaan bisa segera dimulai. Namun, tanpa jaminan hukum, kami harus menunggu anggaran tersedia sebelum proyek dimulai,” tutupnya. (*)

Related posts