JAYAPURA, FP.COM– Kepala Perum Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat, Sopran Kenedi mengatakan, stok (ketersediaan) beras di Bulog Papua dan Papua Barat sebanyak 46.800 ton, terdiri dari 38.200 ton untuk beras Public Service Obligation (PSO/kewajiban pelayanan publik), 2.500 ton beras komersil dan 8.600 ton sedang dalam perjalanan dari Merauke.
Sopran mengatakan, stok beras melimpah, dan apabila disalurkan secara rutin kurang lebih 10.500 ton, maka mencukupi hingga 5 bulan ke depan.
“Tapi sejak bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) dialihkan ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembilan bahan pokok (sembako) sejak tahun lalu, stok beras semakin bertambah lantaran tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah membeli beras ke Bulog untuk masyarakat penerima manfaat,” ucap Sopran, Jumat (14/2/2020).
“Di satu sisi kita disuruh menyerap beras petani, tapi tidak ada penyaluran lagi untuk Bansos Rastra, jadi otomatis stok beras semakin bertambah. Outlet untuk penyaluran beras sudah tidak ada, inikan mempengaruhi stok beras yang kita kelola semakin banyak karena tidak tersalurkan,” lanjut Sopran.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya melakukan efektifitas stabilisasi harga seperti operasi pasar kendati dalam jumlah terbatas dan juga menyalurkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Hanya itu yang bisa kami lakukan, tapi kebutuhan beras dalam satu rumah tangga kan bisa ditebak, jadi terbatas tidak seimbang dengan jumlah stok kita,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Komersil Perum Bulog Wilayah Papua dan Papua Barat, Dwi Yuniarko mengatakan, program BPNT belum sepenuhnya berjalan disejumlah kabupaten di Papua terlebih wilayah pegunungan lantaran penyaluran beras untuk program BPNT hanya sampai e-warung yang telah ditunjuk oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai bank penyalur dari Kementerian Sosial.
“Selama ini Bansos Rastra yang disalurkan Bulog sampai ke titik distribusi (kelurahan/kecamatan), sementara BPNT hanya sampai e-warung. Di wilayah Papua juga terkendala dengan jaringan internet, dan masih ada masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik,” ujar Dwi. (FPKontr1)
