JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua mengambil langkah tegas dengan mengetatkan penggunaan listrik dan air di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakan ini bertujuan untuk menekan pemborosan sumber daya, mengurangi beban anggaran daerah, serta berkontribusi pada upaya global dalam menekan emisi gas rumah kaca.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah. “Kami telah memulai penghematan penggunaan listrik dan air sebagai bagian dari upaya menekan biaya operasional pemerintah,” ujarnya (27/2).
Instruksi penghematan ini berlaku bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Papua. Ramses Limbong menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menerapkan kebijakan ini.
“Instruksi ini telah kami sampaikan kepada seluruh SKPD. Kami menyadari tidak mungkin mengawasi setiap individu selama jam kerja, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kesadaran penuh dari seluruh ASN untuk mendukung kebijakan ini,” tegasnya.
Selain berdampak pada efisiensi anggaran, kebijakan ini juga merupakan langkah nyata Pemprov Papua dalam menekan emisi gas rumah kaca. “Dengan mengurangi konsumsi listrik, kita turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim,” jelas Ramses Limbong.
Menanggapi rencana kebijakan tiga hari kerja dalam sepekan, Ramses Limbong menjelaskan bahwa Pemprov Papua masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. “Kami masih menunggu arahan resmi. Namun, kami memastikan bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan optimal, apapun kebijakan yang akan diterapkan nantinya,” katanya.
Kebijakan penghematan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemprov Papua berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. (*)
