JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tengah bersiap menerapkan skema kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi nasional. Saat ini, otoritas setempat masih menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat sebelum menerapkannya di daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera melakukan penyesuaian begitu payung hukum dari pusat diterbitkan.
“Kami sedang menunggu peraturan pemerintah yang akan dikeluarkan. Setelah itu, baru kita sesuaikan di daerah,” ujar Christian di Jayapura, Kamis (26/3/2026).
Meski masih menunggu aturan formal, Pemprov Papua telah mulai melakukan kajian awal. Fokus utama kajian ini adalah mengukur potensi penghematan energi serta dampaknya terhadap aktivitas pemerintahan dan sektor publik lainnya.
Christian menjelaskan, penghitungan dilakukan secara mendalam untuk melihat efisiensi riil yang bisa dicapai. “Kalau satu hari bekerja dari rumah, kita hitung berapa banyak BBM dan listrik yang bisa dihemat,” tuturnya.
Kebijakan ini diprediksi akan membawa dampak luas. Menurut Christian, skema WFH untuk efisiensi energi tidak hanya menyasar instansi pemerintah, tetapi juga berpotensi melibatkan:
- Sektor swasta.
- Instansi TNI-Polri.
- Dunia pendidikan (sekolah).
Salah satu poin krusial yang menjadi pertimbangan Pemprov Papua adalah kesiapan infrastruktur pendukung, terutama kualitas jaringan komunikasi di berbagai wilayah Papua. Hal ini menjadi kunci utama agar produktivitas tetap terjaga meskipun pegawai bekerja secara daring.
Wacana WFH nasional ini mencuat sebagai respons atas dinamika global yang menekan konsumsi energi. Pemprov Papua berkomitmen mengikuti arahan pusat dengan tetap menyesuaikan kondisi dan karakteristik geografis daerah. (*)
