JAYAPURA,FP.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi sistem. Ia menyebut penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen vital untuk menjamin transparansi dan menutup celah penyimpangan anggaran di tingkat daerah. Hal itu disampaikan Wamendagri pada Musrenbang RPJMD Provinsi Papua yang berlangsung di Jayapura, Kamis (5/3).
Dalam pertemuan strategis yang dihadiri jajaran pejabat daerah dan tokoh masyarakat tersebut, Ribka menjelaskan bahwa transformasi pelayanan publik harus berjalan selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, terukur, dan akuntabel.
“Dengan SIPD, siapa saja bisa memantau. Ini adalah bentuk transparansi agar tidak ada lagi oknum yang menyimpang,” tegas Ribka Haluk.
Ribka menambahkan bahwa di era kepemimpinan saat ini, transformasi tata kelola tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan teknis. SIPD dirancang untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan, terutama dana Otonomi Khusus (Otsus), dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dari pusat hingga ke daerah.
Menurutnya, sistem ini akan menciptakan interoperabilitas atau keterhubungan data antarlembaga. Hal ini sangat krusial untuk mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia Timur agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski mengedepankan sistem digital, Wamendagri mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Keberhasilannya tetap bergantung pada pengawasan masyarakat. Ia mendorong publik untuk tetap kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Pemerintahan yang responsif adalah prioritas utama. Kita harus mengevaluasi banyak hal, khususnya terkait penataan tata kelola di wilayah kita. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangatlah penting,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana bulan suci Ramadan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pemangku kepentingan. Ribka berharap momentum ini memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan good governance yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Papua.
Pemerintah optimistis, dengan integrasi sistem yang kuat dan pengawasan publik yang aktif, visi Indonesia Maju melalui tata kelola yang bersih dapat segera terwujud. (AiWr)
