JAYAPURA FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua minta mitra pemerintah di wilayah Kabupaten Keerom, Sarmi, Jayapura dan Kota Jayapura proaktif memberikan data masyarakat tidak mampu untuk mendapat bantuan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan di Jayapura, Senin (27/4/2020) malam mengharapkan agar semua mitra kerja pemerintah seperti gereja, paguyuban, RT/RW, bupati/wali Kota yang ada pada empat wilayah ini yakni Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Keerom supaya proaktif memberikan data yang benar.
“Bagi mereka selama ini tidak punya pekerjaan tim Covid akan terus membantu, supaya pelayanan dari provinsi sampai dengan benar, kalau mereka yang merasa tinggal di kos-kosan atau kontrakan yang selama ini mungkin tidak terdata oleh RT agar segera melapor,” kata Klemen Tinal.
Menurutnya, provinsi mulai membantu pemerintah kabupaten/kota dalam memback up mereka dalam hal-hal sosial kemasyarakatan. “Nanti kita back up di bidang sosial kemasyarakatan baik mereka yang selama ini tidak punya kemampuan,” tandasnya.
Namun demikian, ujar mantan Bupati Mimika tersebut bahwa masyarakat yang belum terdaftar di lingkungan RT agar tidak perlu kwatir. “Saya mau sampaikan tidak perlu khawatir, namun saya minta pro aktif pada masing-masing paguyuban atau suku masing-masing,” jelasnya.
Namun demikian, ia menimbau agar agar masyarakat yang berlum terdata hanya menunggu RT mendata tetapi harus dua arah. “Jangan hanya tunggu kerukunan yang aktif tetapi orang-orang yang merasa butuh harus proaktif terutama mereka yang kos-kosan dan kontrak,” tegasnya.
“Seperti contoh kamu wartawan, kitong tidak tahu kamu situasinya seperti apa, kamu kos-kosan atau kontrak, jangan tunggu bulan jatuh ke bumi, kamu pergi ke kerukunan masing-masing sehingga dapat terlayani dengan baik,” sambungnya.
Pada kesempatan tersebut ia berharap program bantuan tidak overlapping (tumpang tindih), penyaluran bantuan dilakukan Pemda setempat dengan support dari Pemprov. “Kami istilahnya provinsi mensuport saja, yang punya daerah adalah kabupaten/kota,” tandasnya.
Untuk menghindari terjadinya overlapping pemberian bantuan, maka penerima bantuan sesuai by name, by adress dan by data.
“Kita tidak berpikir apakah sudah dapat tetapi kita by name, by adress, by data semua yang ada kita akan dilanjut, setalah itu akan dikroscek dengan kabupaten/kota, karena mereka yang akan mendampingi. Besok (hari ini-red) tim akan mulai turun, mulai dari Sarmi, Keerom, Kota dan Kabupaten Jayapura,” tambahnya. (FPKontr3)
