JAYAPURA, FP.COM– Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, mendorong pejabat publik di Papua agar menyebarkan informasi kepada jurnalis melalui media sosial, tidak bertatap muka guna mencegah penularan virus corona atau Covid-19.
“Kami dari AJI Kota Jayapura akan mendorong pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga yang lain untuk memakai alternatif atau fasilitas lain yang bisa disediakan dengan tidak melakukan jumpa pers atau tidak melaksanakan wawancara langsung secara tatap muka dengan para jurnalis,” kata Ketua AJI Kota Jayapura, Lucky Ireeuw di Jayapura, Jumat (27/3/2020).
Lucky mengatakan, sebenarnya bukan hanya keselamatan wartawannya saja, melainkan keselamatan narasumbernya juga.
Ia berharap, pejabat hendaknya bisa menggunakan alternatif lain untuk mempublikasi atau memberi informasi seperti penyebaran data melalui media sosial secara online, live streaming, atau menggunakan berbagai aplikasi lainnya yang tersedia di media sosial.
“Bisa juga memakai siaran langsung melalui media sosial seperti youtube dan facebook, itu bisa dipakai. Jangan sampai ini menjadi alasan untuk pejabat publik itu tidak mau memberikan informasi karena wartawannya tidak bertemu secara langsung,” ujarnya.
“Kita harus memahami situasi ini bahwa semua harus menjaga jarak aman sebagaimana instruksi dari pemerintah untuk keselamatan masing-masing,” katanya.
Menurut dia, apa saja yang diperlukan oleh wartawan baik data, video maupun keterangan langsung itu hendaknya bisa disediakan oleh pejabat publik.
Bukan hanya pejabat publik saja, lanjut dia, bagian humas juga sebenarnya bisa juga memfasilitasi itu, setiap keterangan juga bisa disampaikan lewat fasilitas-fasilitas media sosial.
“Ini untuk melindungi diri, baik untuk keselamatan jurnalis itu sendiri, menjalankan instruksi pemerintah dan juga keselamatan dari narasumber karena semua orang berisiko kena virus corona,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menyurati pemerintah untuk menginstruksikan ini kepada bawahannya baik kepada pimpiman organisasi perangkat daerah (OPD) agar supaya masing-masing memperhatikan hal ini.
“Saya kira di era informasi dan teknologi sekarang, dengan internet yang begitu baik bisa memakai fasilitas-fasilitas itu, seperti siaran langsung, platform media sosial dan penyebaran informasi melalui watshap dan mejawab pertanyaan-pertanyaan wartawan secara online,” katanya. (Dadang)
