JAYAPURA,FP.COM- Pembangunan di Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan bekerja di Tanah Papua. Pers yang merupakan bagian dari rakyat, juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung pembangunan di Tanah Papua sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Sebelum lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, pembangunan di Papua berjalan lambat dan tidak merata, ada gap yang sangat besar antara kota dan kampung bahkan dengan kampung-kampung terisolir. Di saat yang sama, keberadaan pers yang masih terbatas itu pun hanya bisa mengangkat hal-hal yang terbatas pula tentang pembangunan papua, apalagi dalam masa pemerintahan otoriter Soeharto.
Setelah memasuki periode Otsus 2001, pembangunan di Papua makin masif. Begitu banyak ruang yang terbuka. Bukan hanya hutan dan tanah yang terbuka dan tergerus, tapi juga hak masyarakat adatnya. Pada periode ini, pers di Papua pun mulai tumbuh. Awalnya terbatas pada media konvensional, kemudian seiring berkembangnya internet dan teknologi, menyebabkan pers siber menjamur, menguasai dan menembus batas-batas pers. Informasi tentang pembangunan Papua dan dinamikanya pun makin sering terpublikasi.
Namun di tengah menjamurnya pers siber yang menyorot soal pembangunan Papua, ada sejumlah pers papua yang terusik kepapuannya, sehingga mengangkat isu Papua dari sudut pandang yang lain. Kelompok pers Papua ini ingin menyampaikan, bahwa persoalan Papua bukan hanya soal membangun fisik, tapi ada hal lain yang perlu diperhatikan.
Perbedaan sudut pandang liputan ini kemudian dipolitisasi, dan menyebabkan kelompok pers ini mendapat stigmatisasi, diskriminasi dan intimidasi dari alat negara. Kondisi ini di sisi lain adalah ancaman bagi kemerdekaan pers, namun dalam beberapa kasus, memang ada hal-hal terkait kode etik jurnalistik dan kualitas jurnalisme yang perlu diperkuat bagi kelompok pers ini.
Melihat kondisi itu, maka lahirlah ide untuk membentuk Asosiasi Wartawan Papua (AWP). Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah diskusi dan belajar untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai pers Papua yang berkualitas, baik dalam hal memperbaiki teknis jurnalisme, tapi juga handal dalam memegang prinsip dan kaidah- kaidah jurnalistik yang berlaku.
AWP adalah komunitas yang keanggotaannya terdiri dari wartawan Orang Asli Papua (OAP). Secara legal baru mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Oktober 2023. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi rumah bersama seluruh Jurnalis OAP untuk merancang program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bukan saja untuk wartawan aktif, tapi juga untuk pelajar dan mahasiswa calon-calon wartawan.
Komunitas ini sudah memiliki pengurus dengan masa kepengurusan selama 3 tahun ( 2023-2026 ). AWP juga sudah memiliki program kerja dan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AWP. Namun, baik program kerja dan AD/ART dibuat hanya oleh beberapa orang dan kesannya terburu-buru, maka pengurus memutuskan untuk menggelar Rapat Kerja (Raker), yang terlaksana pada 11 Maret 2024 di Jayapura.
Ini adalah Raker pertama bersama seluruh wartawan OAP se- Tanah Papua, yang berjumlah kurang lebih 109 orang. Ketua AWP, Elisa Sekenyap mengatakan Raker ini untuk mendiskusikan hal-hal terkait organisasi dan program kerja secara matang. Karena hasilnya akan menjadi dasar dan landasan berpijak dalam menjalankan roda organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
“Diantaranya mendiskusikan dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AWP,” kata Elisa.
Kegiatan ini juga untuk mendiskusikan dan menyepakati program kerja jangka pendek dan jangka panjang bahkan mengidentifikasi peluang-peluang pendanaan dari dalam dan luar organisasi.
Dirinya berharap usai kegiatan Raker, AWP sudah memiliki dokumen final AD/ART Asosiasi Wartawan Papua dan juga dokumen program kerja jangka pendek dan jangka Panjang serta teridentifikasinya sumber-sumber pendanaan.
Rapat kerja ini difasilitasi oleh wartawan senior, Gabriel Maniagasi. Mantan wartawan Jubi dan Suara Pembaharuan ini menganggap keberadaan AWP adalah hal penting. AWP harus jadi rumah bersama, tapi juga jadi jembatan untuk menghubungkan wartawan asli Papua mencapai profesional di bidang jurnalistik.
“ Kalaupun ada perbedaan, bukan berarti kitong nanti baku marah. Kita harus belajar berpikir dan melihat perbedaan di tengah kebersamaan. Di tengah perbedaan, pasti ada persamaan. Persamaan-persamaan itu yang akan mengikat kita sehingga kitong tetap sama-sama,” jelasnya.
Arnold Belau, salah satu penggagas lahirnya AWP mengatakan, bahwa ia cukup terkejut tapi juga senang setelah mengetahui jumlah wartawan OAP yang didata pengurus, ada lebih dari 100 orang. “Itu luar biasa. Rupanya kita ini banyak dan tersebar di mana-mana,” jelas Arnold.
Arnold yang juga sebagai salah satu redaktur di media Suara Papua ini, minta agar AWP menjadi rumah bersama anak-anak Papua yang berprofesi sebagai wartawan. AWP juga harus jadi tempat kumpul, tempat belajar untuk meningkatkan kapasitas diri, tempat diskusi dari hati ke hati antara sesama wartawan OAP. “Ini bukan rasis atau diskriminatif, tapi ini tanggung jawab moral bersama untuk menjawab diskriminatif yang dihadapi wartawan OAP ,” ucapnya.
Pimpinan Redaksi Cenderawasih Pos yang juga salah satu inisiator lahirnya AWP, Lucky Ireeuw mengatakan, wartawan asli Papua harusnya menjadi yang terdepan dalam mengawal serta menyuarakan apa yang terjadi di atas tanah leluhurnya. Wartawan asli Papua harus tampil berani dan tidak minder dengan wartawan nasional.
“Kita jangan timbul tenggelam, apalagi sampai tenggelam. Bila perlu kita jadi pionir, memegang peran utama dan memberi pengaruh besar di daerah kita masing-masing,” kata Lucky.
Menurutnya, dengan AWP, bisa mendorong kapasitas wartawan menjadi lebih baik lagi. Bisa saling bantu, saling mengingatkan untuk tumbuh menjadi Pers dan Jurnalis Papua yang berkualitas.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua dari Provinsi Papua Pegunungan, Benny Mawel memberikan kritik terhadap Pers Papua. Menurutnya, media-media di Papua belum menemukan karakter pemberitaan isu-isu di Papua secara konsisten. Media di Papua masih Labil dan ikut-ikutan.
“Media harus punya karakter. Karakter itu penting karena media adalah salah satu pilar demokrasi. Bagaimana tulisan kita bisa mengarahkan arah pembangunan, bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai mantan Jurnalis, saya akan perjuangkan perhatian Pemprov Papua Pegunungan bagi media dan wartawan di komunitas ini untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan, agar menjadi wartawan yang berkualitas,”.
Meminjam istilah wartawan senior Papua, yang pernah menjadi wartawan Tempo, Kristian Ansaka bahwa AWP adalah simbol kebangkitan wartawan asli Papua, maka slogan ini hendaknya menjadi arah dan rujukan pengurus AWP untuk bekerja keras menggelar pelatihan dan memfasilitasi wartawan asli Papua memperoleh dukungan dalam meningkatkan kapasitas dirinya menjadi jurnalis yang handal dan berkarakter.(abe yomo)
