JAYAPURA, FP.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Papua melakukan pertemuan dengan media lokal Jayapura dan stakeholder terkait. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk diskusi yang di selenggarakan di kawasan Hamadi, Jumat (5/4).
PKBI sendiri menaruh concern terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Isu utama dari semangat PKBI yakni hadir bagi para kelompok rentan dengan populasi kunci yakni wanita penjaja seks (WPS), lelaki suka lelaki (LSL), waria, serta pengguna narkoba suntik (penasun). Lembaga ini juga punya perhatian lebih pada penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS.
PKBI bersama mitranya seperti Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Bappeda dan Dinas Sosial Kota Jayapura ingin menyatukan persepsi dan arah kebijakan pemerintah terhadap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), sebagaimana Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (6) huruf c tentang Swakelola Tipe III.
Technical officer Gerald Ete menilai, pelibatan komunitas dalam program pemerintah masih sangat rendah. Pemerintah perlu menunjukkan kembali komitmen dan upaya pelibatan komunitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan atau kegiatan penanggulangan HIV-AIDS lainnya.
“Beberapa waktu lalu kami sempat bertemu dengan dinas kesehatan dan mereka siap membantu dan mendukung LSM atau komunitas mengadakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas komunitas di Kota Jayapura. Semoga ini bisa jalan untuk mendorong penerapan swakelola tipe III di Kota Jayapura,” sebut Gerald.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah PKBI Papua Johanis Reawaruw mengatakan, sebagaimana target eliminasi AIDS, Tuberculosis dan Malaria (ATM) 2030 yang ditetapkan secara nasional, pihaknya kemudian mendorong keterlibatan semua pihak termasuk media massa. Pelibatan komunitas, organisasi masyarakat sipil dan orang dengan HIV-AIDS dalam kebijakan pemerintah menjadi harapan banyak pihak. Kolaborasi menjadi penting agar penanggulangan HIV-AIDS bisa dijalankan dengan tuntas.
Pihaknya terus berkomitmen hadir di tengah kelompok rentan dan populasi kunci guna memastikan meraka tak mendapatkan stigma di masyarakat dan tempat pelayanan kesehatan.
“Isu HIV ini seperi hilang padahal kasusnya ada. Tapi kita bersyukur hari ini pelan-pelan stigma itu mulai berkurang. Mereka para ODHIV juga mulai membuka diri meskipun diskriminasi masih ditemui tapi yang kita syukuri sekarang para ODHIV sudah semakin mudah mendapat obat di Puskesmas, program pengobatannya juga semakin baik,” sebut Reawaruw.
Melihat hal itu, PKBI berharap sarana prasarana publik ke depannya akan lebih ramah terhadap kelompok rentan. Misalnya tersedianya juru bahasa isyarat di fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas, perlindungan sosial adaptif bagi kawan transgender, dan tersedianya layanan tanpa stigma bagi para ODHA. Berbagai upaya tadi akan dilakukan dengan menggandeng peran media massa. (*)
