JAYAPURA, FP.COM – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Selasa (14/3/2023) di Swiss-Belhotel Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor.
Rakerda ini mengusung tema program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2023, dan sub tema peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Papua Nerius Auparay mengatakan, pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Provinsi Papua semakin baik dari tahun ke tahun.
Hal tersebut terlihat dari capaian beberapa indikator strategis pelaksanaan Program Bangga Kencana di Tahun 2022.
“Angka kelahiran total di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu dari 3,07 menjadi 2,88 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Indikator lain seperti Median Usia Kawin Pertama (MUKP) juga menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan kenaikan dari tahun 2021 sebesar 21,2 tahun menjadi 21,7 tahun di tahun 2022,” beber Nerius.
Walaupun demikian, beberapa capaian indikator strategis menunjukkan masih terdapat permasalahan yang harus terus diselesaikan dalam upaya peningkatan capaian Program Bangga Kencana. Indikator adalah partisipasi KB/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) yang mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu dari 15 persen menjadi 10,6 persen.
Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi juga mengalami kenaikan di tahun 2022, yaitu dari 46 persen menjadi 48,2 persen. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di tahun 2023.
Sementara itu, Pembina Wilayah Provinsi Papua Dwi Listyawardani, menjelaskan, di dalam upaya percepatan penurunan stunting yang mana ada beberapa daerah menjadi prioritas di daerah Papua dan Papua Barat. Hal ini menuntut Satker lebih bekerja keras lagi. Meskipun sudah maksimal, namun hasilnya kurang memuaskan.
“Angka prevalensi stunting secara nasional mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu dari 24,4 persen di tahun 2021 turun menjadi 21,6 persen di tahun 2022, namun di Provinsi Papua mengalami kenaikan yaitu dari 29,5 persen di tahun 2021 naik menjadi 34,6 persen di tahun 2022. Dengan demikian, di tahun 2023, diperlukan berbagai upaya untuk melakukan percepatan-percepatan target tersebut dapat dicapai. Oleh karena itu, kerja keras dan kerja bersama dengan seluruh pihak menjadi salah satu kunci utama keberhasilan upaya ini,” katanya
Mewakili gubernur, Staf Ahli Gubernur Papua Else P Rumbekwan menekankan, penurunan stunting merupakan kerja bersama, untuk itu diperlukan penguatan mekanisme kerja antara provinsi dan kabupaten/kota agar proses kerja lebih efektif melalui pendampingan terpadu, kerja provinsi,satgas dan lainnya.
Selain itu, peningkatan kapasitas para kader dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan keluarga berisiko stunting mendapatkan layanan yang sesuai perlu diperhatikan.
Selain pihak BKKBN Provinsi Papua, dalam kegiatan ini, hadir juga Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansembra, Forkopimda Biak Numfor, Kepala OPD-KB kabupaten/kota, Tim Percepatan Penurunan Stunting Biak Numfor, OPD-KB Biak Numfor, dan mitra kerja lainnya. (*)
