JAYAPURA, FP.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencarat angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Papua menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga 2019, tingkat demokrasi di Papua mengalami dinamika.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Robaha mengatakan pada periode tahun 2009–2010, angka IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode tahun 2011 turun hingga di bawah 60 poin.
Selanjutnya, IDI Papua meningkat dikisaran 60-an lagi dari 2012 hingga 2014. Sama dengan 2011, tahun 2015 IDI Papua kembali turun lagi pada angka 50-anpoin.
“Terakhir, IDI Papua pada 2016-2019 kembali menyinggahi 60-an poin. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60),” jelas Adriana, Kamis (6/8/2020).
Hal ini menunjukkan walaupunIDI Papua masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tiga tahun terakhir.
Adriana menyebut, dinamika tingkat demokrasi di Papua tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2019, Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi menunjukkan tren yang berbeda.
Aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan tren yang lebih “smooth” dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada kategori “baik” pada setiap periode waktu, kecuali pada tahun 2015 mengalami titik terendah sebesar 73,04 poin.
“Aspek Hak-hak Politik selalu berada pada kategori “buruk” pada segala periode waktu dari 2009-2019. Pada tahun 2009 pernah menyentuh angka 43,84 lalu anjlok ke angka 30-an hingga tahun 2013,” imbuhnya.
Setelah tahun 2014, Aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren meningkat, melewati angka 50 poin pada tahun 2019.
Aspek Lembaga Demokrasi dimulai dengan kategori “buruk” tahun 2009. Namun nilai IDI Papua membaik ke kategori sedang dari tahun 2010 hingga 2014. Selanjutnya kembali jatuh dikategori “buruk” hingga tahun 2019.
Untuk tahun 2019, dari 28 indikator IDI, terdapat 15 indikator yang memiliki skor dengan kategori “baik“ (skor > 80) dari Provinsi Papua.
Sembilan indikator berasal dari aspek Kebebasan Sipil, yaitu:
• Indikator 1, ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Indikator 2, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
• Indikator 3, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
• Indikator 4, aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama.
• Indikator 5, tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama.
• Indikator 6, ancaman/penggunaan kekerasan dari kelompok masyarakat terkait ajaran agama.
• Indikator 7, aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Indikator 8, tindakan/pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
• Indikator 9, ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, IDI Papua 2019 mencapai angka 65,25 dalam skala 0 sampai 100.
Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI Papua 2018 sebesar 62,20.
Adriana menambahkan, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. (Redaksi FP)
