ARSO, FP.COM – Pemerintah Daerah Keerom berkomitmen terus menekan angka prevalensi stunting. Hal itu diungkapkan Bupati Piter Gusbager di sela-sela kunjungan kerja Pj Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun di Bumi Tamne Yisan Kefase, kampung Dukwia Arso 8 distrik Arso Barat, Rabu (8/11).
Dalam laporannya, Bupati Gusbager menyebut dari 11 distrik terdapat 12 puskesmas yang tersebar di Ubrub, Towe Hitam, Senggi, Waris, Arso Kota, Pitewi, Arso 3, Arso Barat, Arso Timur, Yaffi, Kaisenar dan Milki. Dari 12 puskemas tersebut telah dilakukan pengukuran bagi 2.939 anak dan didapati setidaknya 469 penderita stunting. Ketika pengambilan data kemudian dipersempit lingkupnya di Puskesmas Arso Barat yang melakukan pengukuran pada 771 bayi/balita, didapati kalau Arso Barat menempati peringkat pertama yaitu 141 kasus stunting.
“Saya baru saja pulang dari Kaisenar. Bapak gubernur punya wilayah sangat luas. Wilayah paling selatan dari Provinsi Papua yaitu distrik Kaisenar dan Towe, itu berbatasan langsung dengan Pegunungan Bintang dan Yalimo sehingga Bapa Gubernur punya wilayah kerja memang cukup berat. Dan di sana juga sangat memprihatinkan. Semoga kunjungan Bapak Gubernur memberikan motivasi untuk kita yang ada di daerah,” ujar Gusbager.
Masih dalam laporannya, Gusbager mengatakan, bentuk intervensi pemerintah daerah bagi percepatan penurunan stunting yakni mengeluarkan kebijakan rancangan peraturan daerah yang saat ini sedang digodok. Selain itu, lewat peraturan bupati, setiap kepala kampung diwajibkan memberikan insentif kepada kader posyandu.
“Itu sedang berjalan dan akan terus dipantau.”
“Kampung-kampung yang tidak memberi insentif kepada kader posyandu dan karang taruna juga kader-kader malaria desa sudah kita warning, dan ini akan ditetapkan menjadi peraturan daerah supaya ada keberlanjutan,” ujarnya.
Tak lupa, kapasitas para kader posyandu juga ditingkatkan. Salah satunya melalui jambore kader posyandu yang digelar oleh TP PKK Kabupaten Keerom.
“Kita terus memberikan motivasi kepada kader posyandu karena mereka paling di depan sesuai kebijakan pemerintah tentang layanan kesehatan primer. Posyandu merupakan unit awal, unit terkecil juga keluarga menjadi unit utama,” terangnya.
Bentuk intervensi lain yang dilakukan yaitu program ketahanan pangan, program sembako masuk kampung secara khusus pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber gizi anak-anak, balita dan bayi.
“Saya terus mendorong dinas terkait untuk memberikan program kegiatan tepat sasaran. Langsung ke sasaran, tidak usah membuat kegiatan yang menghabiskan anggaran. Kalau (mau) beli telur langsung beli telur, kalau (mau) beli ikan langsung beli ikan.”
“Jangan bikin kegiatan yang anggarannya besar tapi saatnya eksekusi untuk peningkatan gizi malah jumlahnya kecil. Lebih banyak kunjungan-kunjungannya, pertemuan-pertemuan dan hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan,” tegasnya. (*)
