JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2022, di Kota Jayapura, Selasa (20/4/2021).
Musrenbang ini diharapkan melahirkan program prioritas sesuai kebijakan negara saat ini. Salah satunya fokus pada pemulihan dan pembangunan ekonomi rakyat.
Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy mengatakan, Gubernur Papua Lukas Enembe menginginkan agar dana Otsus harus didorong untuk pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat distrik. Tujuannya agar masyarakat bisa diberdayakan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) di daerah masing-masing.
“Gubernur mau agar dana Otsus ini diarahkan ke distrik biar ekonomi tumbuh di sana. Para penyusun kebijakan coba lihat ini, biar distrik berubah, otomatis kampung juga berubah,” kata Sekda dalam sambutanya saat membuka kegiatan itu.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, diketahui bahwa masyarakat Papua cenderung lebih konsumtif ketimbang produktif. Kebiasaan ini yang perlu dirubah ke depannya melalui pendekatan perencanaan yang baik.
“Lebih banyak yang membeli daripada menanam. Contohnya cabe, tomat dan lainnya yang jadi persoalan saat ini. Harga naik karena produksi menurun, akhirnya Papua datangkan dari luar. Dengan adanya pandemi ini, maka gaya pola hidup dan pelayanan kita harus dirubah,” ungkapnya.
Sekda pun menyatakan, dalam penyusunan RKPD 2022 juga harus mengikuti dan mempedomani banyak regulasi baru, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daeah (SIPD).
“Seluruh dokumen perencanaan wajib menggunakan SIPD. Saya harap, kegiatan ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang efisien dan akuntabel dan muaranya lahir dokumen perencanaan yang berkualitas,” kata Sekda.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan secara virtual menekankan agar perencanaan oleh provinsi mempertimbangkan perencanaan nasional dan visi misi Presiden.
“Juga harus mengakomodir elemen pemerintahan di bawahnya, di samping juga penilaian sendiri dari tingkat provinsi, serta mendengar masukan DPRP, MRP dan tokoh masyarakat,” kata Mendagri.
Lanjut Tito, visi misi Presiden yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan di antaranya, memperkuat SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi.
“Perkuat SDM ini agar lahir SDM yang berkualitas dan berdaya saing, sementara pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” imbuhnya. FPKontr3
