JAYAPURA, FP COM – Tokoh lintas agama dan akademisi mendorong umat beragama di Papua beralih dari retorika ke tindakan nyata. Perdamaian, kata mereka, mustahil tercapai jika kepedulian terhadap korban masih tersumbat sekat suku, agama, dan kelompok.
Dorongan itu mengemuka dalam Dialog Perdamaian yang digelar Majelis Muslim Papua di salah satu Hotel, Jayapura, Kamis, 17 September 2026. Forum itu dirancang sebagai ruang terbuka bagi tokoh agama, masyarakat adat, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda.
Tantangan yang dihadapi Papua mencakup konflik bersenjata, kekerasan terhadap warga sipil, persoalan HAM, ketimpangan pembangunan, politik identitas, hingga ancaman deforestasi terhadap ruang hidup masyarakat adat. Konflik bersenjata masih berlangsung di sejumlah wilayah, khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Data Komnas HAM Papua mencatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua sepanjang semester pertama 2026. Sebanyak 59 warga sipil tewas dan 50 orang luka-luka.
Anggota Majelis Muslim Papua La Mochtar Unu mendorong umat beragama memiliki kepedulian yang melampaui batas kelompok. Beragama, kata dia, tidak cukup dibangun lewat hubungan vertikal kepada Tuhan semata tanpa kepedulian horizontal terhadap sesama.
“Untuk apa kita beragama kalau kita tidak menghargai, tidak menolong sesama? Padahal nilai agama mengajarkan itu,” tukas La Mochtar.
Ia menegaskan wujud konkret perdamaian bukan sekadar seruan, melainkan membangun kesadaran bersama bahwa kemanusiaan melampaui perbedaan.
“Mau Papua, mau non-Papua, mau TNI-Polri, mau TPNPB-OPM. Kalau dia meninggal, dia adalah manusia. Yang punya keluarga, yang punya anak, yang punya istri,” papar dia.
La Mochtar juga mewanti-wanti ancaman politik identitas yang meski bersifat musiman, meninggalkan luka sosial berkepanjangan. Isu suku, agama, ras, dan antargolongan, kata dia, sengaja digoreng menjelang kontestasi politik untuk memancing pemilih emosional.
“Politik identitas itu hanya digoreng pada momen-momen tertentu. Kalau pemilihan, mulai digoreng, sudah selesai musimnya, selesai,” tegas La Mochtar.
Ia membedakan dua tipe pemilih. Yang rasional memilih berdasarkan rekam jejak dan visi-misi. Yang emosional memilih berdasarkan kesamaan suku dan agama.
“Kalau fanatisme yang ditonjolkan, kalau kalah tidak terima. Itu tidak sehat,” katanya.
La Mochtar mendorong seluruh umat beragama duduk bersama secara rutin membicarakan kemanusiaan, bukan menunggu konflik memuncak. “Frekuensi kita harus sama. Duduk dan bicara soal itu. Jangan bosan,” pungkasnya.
Antropolog Papua Bernarda Meteray menunjuk sengkarut yang lebih dalam. Masalah integrasi sejarah Papua ke dalam NKRI, kata dia, kerap sengaja disisihkan dari setiap diskusi konflik. Padahal itulah akar sesungguhnya.
Ia merujuk kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mengidentifikasi masalah historis integrasi sebagai akar konflik Papua, mendahului persoalan pelanggaran HAM maupun kegagalan pembangunan.
“Masalah integrasi sejarah ini sering diabaikan, bahkan sengaja diabaikan. Orang takut bicara sejarah Papua karena ternyata banyak hal yang bertentangan dengan pemerintah pusat,” papar Bernarda.
Ia menegaskan Papua masuk ke dalam NKRI melalui proses sejarah yang menyimpan perbedaan persepsi. Perbedaan itu tidak bisa diselesaikan dengan diam.
“Kalau kita membahas konflik, harus mulai dari sejarah. Terlepas ada perbedaan persepsi, ya harus duduk bicara sama-sama,” ujarnya.
Bernarda menilai pendekatan pembangunan pemerintah selama ini terbalik. Infrastruktur dibangun tanpa lebih dulu memahami manusia yang akan menggunakannya.
Ia mengisahkan pengalaman seorang suster yang delapan tahun membangun asrama di Merauke. Kunci keberhasilannya bukan pada gedung, melainkan pada pemahaman terhadap penghuninya.”Suster itu bilang, saya tidak mulai dari pembangunan fisik. Saya mulai bangun dari manusianya dulu,” tutur Bernarda.
Hasilnya, para siswa merasa betah hingga enggan pulang kampung. Asrama yang semula berkapasitas terbatas kini menampung hampir 200 siswa.
“Memahami orang Papua itu penting sekali. Baru buat kebijakan, bukan buat kebijakan baru memahami, terbaliknya,” kata Bernarda.
Ia mendesak pemerintah menerima kritik masyarakat sebagai kekuatan, bukan ancaman. Penolakan terhadap kritik, kata Bernarda, bersumber dari distorsi sejarah yang belum tuntas diselesaikan.
Bernarda menyoroti ancaman laten yang dihadapi generasi muda Papua. Mereka tumbuh dengan narasi sejarah yang berbeda antara yang diterima dari keluarga dan yang didapat dari luar.
“Konflik bisa diakhiri apabila mereka juga tahu apa akar konflik itu. Yang mereka dengar dari tete dan nenek berbeda dengan apa yang mereka dengar dari luar. Ini masalah utama generasi muda,” tutur Bernarda.
Negara, kata dia, belum menyediakan buku sejarah yang memadai dan dapat dipahami lintas generasi. Keterbukaan informasi, tegasnya, bukan pilihan melainkan keharusan. Generasi muda adalah calon pemimpin Papua ke depan.
Bernarda juga mengkritik perlakuan aparat terhadap demonstran muda yang kerap tidak manusiawi.”Anak muda walaupun mereka marah, mereka manusia. Harus diberi pemahaman sebagai manusia yang baik, dengan cara yang baik,” tegasnya.
Pastor Yan Yance Douw dari Keuskupan Jayapura mendorong gereja memperkuat pembekalan umat agar gerakan kemanusiaan dan perdamaian berkelanjutan. Gereja, kata dia, perlu menyiapkan generasi penerus untuk melanjutkan kerja advokasi, perlindungan lingkungan, dan toleransi antaragama.
“Luka masyarakat Papua, baik orang asli Papua maupun non-Papua yang menjadi korban kekerasan, adalah luka gereja dan luka para pemimpin gereja,” tukas Pastor Yan Yance.
Dalam merespons kekerasan terhadap warga sipil, Joni menekankan gereja wajib memverifikasi informasi sebelum bertindak. Langkah tindak lanjutnya meliputi pendampingan korban, advokasi bersama lembaga lain, dan pemantauan kasus.
Douw mendorong dibangunnya jaringan dialog, baik internal agama maupun antaragama, yang melibatkan pemerintah dan aparat keamanan.
“Tanpa solidaritas, tidak bisa memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dengan solidaritas, perdamaian akan terjadi,” pungkasnya.(Ikbal Asra)
