JAYAPURA, FP.COM– Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengadakan pertemuan lembaga internasional UNICEF (United Nations Childrens Fund) di salah satu hotel di bilangan Kotaraja, Jayapura, Selasa (19/04/22) dan direncanakan berakhir hingga Kamis (21/04/2022).
Pertemuan ini guna mengevaluasi program imunisasi melalui Ips UNICEF (GAPAI, doctor share dan YP2KP) oleh lembaga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) tersebut di 13 kabupaten periode Juni 2021-April 2022. 13 kabupaten yang didamping UNICEF secara langsung yakni Asmat (Animha), Mamberamo Raya (Tabi), Nabire, Paniai, Mimika (Meepago), Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya (Lapago), Biak, Waropen dan Kepulauan Yapen (Saireri). Para pendamping di masing-masing wilayah memfasilitasi dan mendorong cakupan imunisasi terutama imunisasi dasar lengkap dan imunisasi rutin.
Selain 13 kabupaten tadi, ada tiga kabupaten lainnya yang didampingi secara tidak langsung dan telah berakhir per 30 April 2022.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum mengungkapkan, evalusi yang dilakukan ini bukan mengenai cakupan program, namun terkait apa saja yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Aaron juga angkat topi untuk keberanian UNICEF memilih daerah yang berkategori rawan dalam hal keamanan seperti Yahukimo dan Pegunungan Bintang.
“Juga wilayah wilayah yang tidak ada sinyal seperti Mamberamo Raya, Asmat. Saya pikir ini sangat bagus dan membantu kami di Dinas Kesehatan Provinsi. Apalagi, sekarang dana Otsus ini kan langsung ke kabupaten dan kota, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman UNICEF itu sangat membantu, karena mereka juga lakukan pendampingan kepada dinas kesehatannya, demikian juga ada dokter share dan organisasi yang bekerja sama dengan UNICEF seperti YP2KP dan GAPAI.”
“Kami sangat mengapresiasi mereka karena menyelamatkan anak-anak kita lewat program UNICEF,” sambungnya.
Yasman, penanggung jawab Program Imunisasi Dinas KesehatanProvinsi Papua, mengharapkan respons dan dukungan pemerintah daerah setempat untuk memperluas wilayah pendampingan dari apa yang telah dilakukan oleh UNICEF.
“Semoga ini bisa menimbulkan keinginan dari Pemda setempat untuk meniru apa yang kami sudah lakukan, karena saat ini kegiatan kita didukung penuh oleh UNICEF.
“29 kabupaten dan kota tidak mungkin semuanya dipegang UNICEF, kami berharap agar pemda juga ikut berkontribusi untuk memperluas wilayah pendampingan dan mendapatkan hasil cakupan maksimal,” ujarnya. (*)
