JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua secara agresif mendorong pengembangan ekowisata sebagai model utama pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian alam, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat adat di sekitar kawasan hutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Papua, Aristoteles Ap, menegaskan bahwa hutan Papua memiliki fungsi fundamental sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu, pemanfaatannya diarahkan pada jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu, bukan lagi hanya dari kayu.
“Hutan Papua adalah ‘mama’ bagi orang Papua. Dari sanalah masyarakat hidup dan mendapat hasil. Kita perlu kelola jasa lingkungan seperti ekowisata dan hasil hutan non-kayu agar manfaatnya lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang,” ujar Aristoteles.
Dinas Kehutanan Papua telah mendampingi pengembangan sejumlah kawasan dengan konsep ekowisata yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung.
Di Kabupaten Jayapura, masyarakat Kampung Hobong mengelola wisata alam berbasis Danau Sentani dengan fasilitas trekking. Sementara itu, di Yoboy, pengunjung dapat belajar langsung mengenai hutan sagu, dan di Yokiwa, tersedia jalur trekking untuk menikmati panorama alam dan budaya lokal.
Konsep ekowisata juga diterapkan di Kali Biru Genyem, yang dilengkapi trek alam dan wahana flying fox. Begitu pula di Biak, pembangunan jembatan apung di kawasan wisata Negeri Dongeng menjadi daya tarik baru. Semua kawasan ini dikelola melalui pendampingan teknis intensif dari Dinas Kehutanan.
Aristoteles menjelaskan, ekowisata memberikan peluang ekonomi tanpa harus merusak hutan. “Ketika pengunjung datang, mereka bisa membeli makanan lokal, kerajinan tangan, atau produk hutan non-kayu. Dengan cara ini, perputaran ekonomi terjadi tanpa perlu melakukan penebangan kayu,” jelasnya.
Selain sektor pariwisata, masyarakat juga dibina untuk mengelola hasil hutan non-kayu seperti madu dan minyak kayu putih. Program ini telah berjalan di beberapa lokasi, termasuk Jayapura dan Biak, memberikan penghasilan baru yang sepenuhnya ramah lingkungan.
Pemprov Papua optimistis model pengelolaan hutan berkelanjutan ini dapat diperluas dan menjadi kontribusi nyata daerah dalam membangun ekonomi hijau nasional. (AiWr)
