JAYAPURA, FP.COM – Pemerintah pusat didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyepakati peniadaan shalat ied berjamaah pada perayaan idul fitri nanti. Kesepakatan ini ditempuh sebagai upaya pencegahan penularan virus Corona dari sebuah konsentrasi massa.
Dua hari lalu, Pemerintah Provinsi Papua telah mengadakan pertemuan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan perwakilan ormas Islam di Papua. Pertemuan itu menyepakati mendukung keputusan pemerintah pusat tersebut.
Merespons kesepakatan itu, Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Papua Toni Wanggai memastikan bakal menggandeng seluruh ormas Islam guna membantu mensosialisasikannya kepada seluruh umat Islam di Provinsi Papua.
Di samping itu, Toni berharap, para bupati dan walikota di Papua mendukung kesepakatan ini.
“Jangan ada daerah yang mengizinkan tetapi ada yang tidak (shalat ied berjemaah), supaya ada keadilan,” ujar Toni.
Pemerintah Provinsi juga telah menindaklanjuti kesepakatan bersama ini. Rabu (20/5/2020), kemarin, Wakil Gubernur Klemen Tinal mengadakan video conference dengan para bupati dan walikota se-Papua.
Dalam rapat virtual yang dihadiri pihak TNI-Polri baik tingkat Pores maupun Kodim itu, Klemen menghimbau agar para kepala daerah tak memberi izin pelaksanaan shalat ied secara berjamaah dan aparat keamanan mengawal kebijakan tersebut.
“Kami minta semua umat muslim di Provinsi Papua untuk melaksanakan ibadahnya di rumah masing-masing,” terangnya.
Klemen meminta seluruh umat ikut mendoakan penanganan wabah virus Corona agar segera selesai, dan semua aktivitas bisa berjalan normal.
“Doakan, supaya kita di Papua diberikan berkat dan keluar sebagai pemenang,” harapnya. FPKontr3
