JAYAPURA, FP.COM – Isu pemulangan mahasiswa Papua di luar mencuat dalam beberapa hari belakangan ini. Dikutip dari law-justice.co, isu ini bermula lantaran kekecewaan Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Pusat yang dinilai mengambil alih kewenangan Provinsi Papua dalam hal pembagian data Otonomi khusus sebagaimana termuat dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Meskipun demikian, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap mahasiswa Papua yang saat ini menjalani studi di luar Papua agar tidak terprovokasi isu pemulangan.
“Kepada para mahasiswa yang sedang menjalani masa studi di dalam negeri ataupun luar negeri, agar adik-adik tetap tenang, tidak terprovokasi dengan isu informasi yang dapat mengganggu konsentrasi untuk belajar,” kata Enembe lewat juru bicaranya, Rivai Darus, Selasa (23/11/2021).
Gubernur berharap agar mahasiswa senantiasa memanfaatkan kesempatan untuk mematangkan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tempat pendidikannya masing-masing. Pemprov Papua akan terus berupaya dan berikhtiar mempertahankan ketersediaan ruang-ruang kesempatan bagi mahasiswa yang sedang menjalani studi untuk dapat melanjutkan pendidikannya hingga tuntas. Ia juga menyatakan komitmennya tentang program Beasiswa Unggul Papua agar putra-putri Papua memiliki kesempatan yang sama di tahun-tahun berikutnya.
“Gubernur Lukas Enembe pada dasarnya ingin membuka ruang diskusi yang lebih luas bersama Pemerintah Pusat dalam membahas kebijakan yang berkenaan dengan Provinsi Papua,” kata Rivai.
Rivai melanjutkan, Beasiswa Unggul Papua yang telah berlangsung cukup lama, merupakan sebuah konsepsi atas kesadaran Gubernur Papua akan pentingnya sektor pendidikan dalam mewujudkan kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat Papua yang berkeadilan. Enembe memandang pendidikan sebagai amunisi terbaik bagi generasi yang akan datang dalam membangun Provinsi Papua.
Masih dalam penyampaiannya, Gubernur tak menampik adanya pengurangan ataupun relokasi anggaran sektor pendidikan yang mengganggu keberlanjutan implementasi program prioritas Pemprov Papua khususnya Program Beasiswa Unggul Papua. Oleh karena itu, Gubernur Papua mengajak kepada seluruh elemen yang ada di Papua untuk bersama-sama dengan Pemerintah Pusat membangun jalur komunikasi yang konstruktif, efektif dan berkelanjutan.
“Gubernur juga berharap agar pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dalam kerangka Otsus Papua. Agar lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh sejumlah program unggulan Pemprov Papua yang selama ini berhasil meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua, khususnya generasi muda yang mendapat kesempatan meraih beasiswa dan menjalankan studinya di perguruan tinggi terbaik yang ada di dalam maupun di luar negeri,” tutup Rivai. FPKontr3
