JAYAPURA,FP.COM – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026 menunjukkan tekanan inflasi di mayoritas wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua. Inflasi ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dengan menipisnya stok pangan lokal pasca-HBKN Nataru serta faktor ketidakpastian cuaca yang menghambat produksi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, menjelaskan bahwa selain faktor pangan, terdapat pengaruh eksternal dan kebijakan teknis yang memicu angka inflasi tahunan. Salah satunya adalah low-base effect akibat tidak diberlakukannya kembali diskon tarif listrik di tahun 2026, serta kenaikan harga emas perhiasan yang dipicu ketidakpastian global.
“Secara bulanan, hampir seluruh provinsi di wilayah kerja kami mengalami inflasi, kecuali Papua Tengah yang justru mengalami deflasi tipis sebesar -0,03% (mtm). Ini menunjukkan dinamika pasokan yang sangat bervariasi di tiap daerah,” ujar Warsono dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Kota Jayapura, Kamis (5/3).
Warsono menegaskan bahwa digitalisasi transaksi daerah menjadi instrumen krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi ini. Menurutnya, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih transparan dan efisien.
“Kami memberikan apresiasi tinggi atas kinerja TPID dan TP2DD di seluruh Papua dan DOB. Namun, ke depan sinergi harus diperkuat, baik dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan stok maupun mempercepat implementasi sistem pembayaran digital seperti Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan integrasi pajak elektronik bareng Bank Papua,” tambahnya.
Melalui forum strategis ini, BI berharap transformasi digital bukan sekadar menjadi inovasi administratif, melainkan motor penggerak untuk menstabilkan ekspektasi inflasi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi di Bumi Cenderawasih. (AiWr)
