Ikut RPJMN, Pemkab Keerom Targetkan Seluruh Kampung Terbebas dari BABs di Tahun Depan

Bupati Keerom Piter Gusbager menyerahkan secara simbolis bantuan percepatan ODF pada peluncuran program 1000 Jamban.

ARSO, FP.COMOpen defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan adalah sebuah accelerate steps (langkah percepatan) untuk pengentasan stunting yang diinisiasi Unicef Papua dan Yayasan Gapai Papua. Salah satu wujud nyata dari gerakan ini dapat dilihat pada peluncuran program 1000 Jamban di Kabupaten Keerom, Kamis (19/10).

Bupati Keerom Piter Gusbager sendiri menyatakan dukungannya untuk program tersebut. Menurut Gusbager program ini sangat tepat digalakkan di Papua karena berdasarkan data BPS tahun 2021, baru 20,81 persen populasi atau penduduk Papua memiliki akses ke air dan sanitasi, jauh tertinggal dari angka nasional 80,29 persen. Survey terakhir dari BPS juga menunjukan bahwa Papua merupakan salah satu provinsi dengan persentase jumlah rumah tangga melakukan praktik buang air besar sembarangan tertinggi di Indonesia.

Read More
iklan

“Satu dari tiga rumah di wilayah Papua masih melakukan praktik ini. Papua 40, 31 persen, standar Nasional 79,53 persen,” ujar Gusbager.

Untuk merubah perilaku masyarakat hidup sehat, tidak melakukan buang air besar sembarangan (BABs), menurut Gusbager, diperlukan kolaborasi dari berbagai lini sektor secara komprehensif.

Di sini dirinya mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat.

“Pemerintah sendiri tidak bisa bereskan barang ini, Unicef sendiri tidak mungkin. Karena yang menjadi basisnya adalah partisipasi aktif, terutama akses kita terhadap air bersih dan sanitasi yang bersih bagi masyarakat menjadi hal yang penting karena merupakan hak dasar”, ujarnya.

Pemda Keerom menargetkan open defecation free (ODF) atau terbebas dari BABs pada tahun 2023 mencapai 60 persen. Dukungan dana sebesar 1,5 miliar rupiah telah disiapkan di Anggaran Perubahan 2023.

“Pemerintah Kabupaten Keerom telah berkomitmen dan mendorong serta memfasilitasi tiap distrik dengan jamban-jamban, itu target kita.”

Kepala dinas Kesehatan Keerom dokter Helena Burdam saat memberikan penjelasan program yang dilaksanakan di kampung-kampung kepada Bupati Piter Gusbager. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Keerom tahun 2023, dari total 11 distrik 91 kampung dan 12 puskesmas, 23 kampung sudah mencapai target 100 persen warga tidak praktek BABs. Tersisa 68 kampung lagi agar mencapai target 100 persen demi mencapai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-red) 2020-2024.

“Tahun depan RPJMN Nasional memerintahkan kita di seluruh Indonesia 100 persen stop buang air besar sembarangan. Makanya saya targetkan sampai Desember ini 60 persen, tahun depan sisa 40 persen harus selesai 100 persen. Saya ajak kepala kampung, kepala distrik, kepala puskesmas, sanitarian untuk membantu pemerintah.”

Kepada Unicef dan Yayasan Gapai Papua, Bupati Gusbager mengharapkan agar aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua pihak agar target ini cepat terealisasi.

“Mungkin harus ada kampung-kampung di wilayah atas, kampung-kampung asli itu ada semacam gerakan wajib jamban, intinya kegiatan ini dikreasikan konteksnya seperti apa. Jadi percepatan ini tidak hanya konteksnya peluncuran saja hari ini tapi juga harus ada inovasi,” pinta Bupati Gusbager.

Direktur Gapai Papua FX. Irianto mengapresiasi komitmen Bupati Keerom dalam mendukung program tersebut. Irianto menyebut, di tengah massifnya kampanye percepatan penurunan stunting secara Nasional, praktik sanitasi menjadi hal utama yang perlu didorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Program 1000 jamban untuk kabupaten Keerom ini adalah program Nasional, dan kami sangat apresiasi sekali kepada bupati keerom yang mendukung program ini. Kesehatan terhadap lingkungan sangat penting. Saat ini secara nasional di gembar-gemborkan tentang program penurunan stunting tapi kita lupa bahwa kita punya lingkungan itu menjadi lebih penting yang harus didorong untuk mencegah stunting,” jelasnya.

Irianto mengklaim, pihaknya telah menerjunkan staf di kampung-kampung. Irianto optimis, dengan dukungan semua kepala kampung dan kepala daerah, Keerom akan menjadi kabupaten bebas ODF di Provinsi Papua.

“Kami beberapa waktu lalu bertemu Bapak Bupati dan sepakat bahwa kami menjadikan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua sebagai kabupaten bebas ODF. Kami dari Unicef dan Gapai telah menempatkan staf juga di sini untuk memicu kampung-kampung yang ada di Kabupaten Keerom dalam menyukseskan langkah percepatan ini.”

“Sekarang sudah 23 kampung yang sudah stop buang air besar sembarangan. Target kita dengan Pak Bupati mencapai 60 kampung di akhir tahun ini. Dan masih ada 37 kampung lagi yang harus kita kejar dan saya yakin atas kerja sama Bapak/Ibu Kepala Kampung, dan kita semua, itu akan bisa tercapai,” pungkas Irianto. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *