KEEROM, FP.COM – Berpikir di luar konsep baku menjadi penekanan Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager kepada para pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sambutannya pada acara pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Keerom ke- 20, Kamis (06/4/23) di halaman kantor Bupati Keerom.
Cara berpikir dan bekerja yang popular disebut out of the box itu diharapkan Gusbager mampu membuat jajarannya berinovasi dan melahirkan program yang sifatnya terobosan dalam melayani masyarakat.
“Saya mengajak kita, di momentum ini, di 12 April puncak acaranya, kita belajar keluar dari rutinitas, keluar dari cara-cara kerja linear, sibuk dengan hal-hal administrasi dan teknis yang sebenarnya hanya membuang waktu, berpatokan pada aturan yang membuat kita terus terlambat untuk membangun daerah ini. Sehingga kabupaten ini terus tertinggal, tertinggal dan tertinggal karena kita tidak melihat persoalan ini secara strategis taktis,” beber Bupati Gusbager.
“Out of the box bekerja di luar cara-cara lama. Dan ini perlu inovasi dan kreativitas. Momentum 20 tahun harus menjadi momentum perbaikan pola budaya kerja Bapak dan Ibu,” sambungnya.
Ia mencontohkan harga komoditi pertanian Keerom yang ironisnya ditentukan oleh pasar luar. Bagi Gusbager, Keerom sebagai daerah penyuplai harus memiliki bargaining position (posisi tawar) dan berdaulat atas harga komoditi pertanian demi menyejahterakan petani.
“Ini tantangan kita,” tukasnya.
Bila kedaulatan harga ini berhasil, menurut Gusbager, maka itu salah satu jaminan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, yang pada akhirnya menjadi bagian indikator keberhasilan kinerja pemerintah.
Selain harga komoditi pertanian, soal lain yang butuh terobosan disebut Gusbager yakni pendataan penduduk, utamanya di daerah perbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini.
“Semua layanan saat ini berbasis by NIK (nomor induk kependudukan), by address (alamat). Dinas Capil (catatan sipil) segera percepat akses masyarakat perbatasan untuk mempunyai KTP (kartu tanda penduduk), apapun tantangannya, Bapak dan Ibu harus hadapi. Jemput bola, mereka harus punya KTP,” tegasnya.
Berikutnya, dia mengingatkan agar kepala badan maupun dinas memaksimalkan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tepat sasaran terhadap keperluan masyarakat.
”Tepat sasaran. Berapa banyak pun anggaran Bapak dan Ibu di dinas, kalau tidak tepat sasaran, untuk multi player effect atau efek domino pembangunan itu tidak akan memberikan dampak ke mana-mana,” tambahnya. (*)
