JAYAPURA, FP.COM – Percepat vaksinasi, Pemerintah Provinsi Papua minta kabupaten/kota pro aktif melakukan sosialisasi seperti melalui tempat ibadah. Hal ini ditegaskan Sekda Papua Dance Yulian Flassy mendampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani saat meninjau gebyar vaksinasi di Main Hall kantor Gubernur, Kamis (8/4/2021).
“Kami berharap kepada pemerintah daerah setempat lakukan sosialiasi terutama melalui gereja, supaya kami sendiri punya data berapa lansia yang ada di kabupaten dan kota,” Kata Flassy.
Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka pelaksanaan PON XX tahun 2021 terutama pada empat cluster yang menjadi tuan rumah, Pemprov Papua menjadwalkan akan melakukan pertemuan dengan PB.PON untuk membahas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di empat Cluster PON itu.
“Dengan tujuan agar kita bisa mendata dan tahu persi tentang perkembangan vaksinasi, khususnya vaksinasi terhadap warga yang berada di sekitar venue PON, termasuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
“Sekitar 20 ribu orang lebih akan datang ke Papua, maka perlu kerja keras semua pihak melaksanakan vaksinasi,” tandasnya.
Senada dengan itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan, sesuai instruksi dari Presiden, di mana program vaksinasi diprioritaskan di empat kluster PON XX di Papua, meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke.
“Target sasaran vaksinasi adalah atlet dan official PON serta warga di sekitar venue,” ulasnya. Ia menyampaikan permintaan dari Presiden agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada empat Cluster tuntas sebelum PON.
“Presiden menggunakan diksi untuk PON yaitu “gas dan rem”. Gas ini artinya PON dilaksanakan dengan penuh kegembiraan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, sedangkan remnya adalah protokol kesehatan dan vaksinasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, kunci suksesnya vaksinasi Covid-19 dan event PON XX mendatang adalah koordinasi dari semua pihak baik itu Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Untuk menyukseskan ini kata kuncinya adalah koordinasi. Bukan hanya dengan Pemerintah Pusat, tapi koordinasi antarstakeholder di Papua juga harus berjalan dengan baik,” katanya lagi. FPKontr3
