TIOM, FP.COM – Hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Lanny Jaya formasi 2018 telah diumumkan beberapa hari lalu menyisakan persoalan, terutama soal kuota 20 persen bagi pelamar pendatang yang disinyalir terjadi kesalahan formasi.
Bupati Lanny Jaya menyatakan tak segan-segan membatalkan pengangkatan CPNS non-OAP (non asli Papua) apabila menyalahi ketentuan. Menurut Befa, mekanisme dan tata cara perekrutan seharusnya memprioritaskan orang asli Papua, khususnya putra putri daerah Lanny Jaya. Lebih detail, Befa menjelaskan, kesempatan untuk non-OAP hanya dibuka untuk formasi yang kompetensi atau ijazahnya tidak dimiliki OAP.
Berikut ini hal yang dapat membuat kelulusan seorang CPNS non-OAP dapat dibatalkan, yaitu; (1) memenuhi unsur KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) pada saat mendaftar di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lanny Jaya, (2) Formasi yang tersedia dan diikuti OAP namun kemudian diisi pelamar non-OAP, (3) terjadi manipulasi dokumen kependudukan saat proses pendaftaran di Badan Kepegawaian Kabupaten Lanny Jaya.
Selanjutnya, menurut Befa Yigibalom, setiap putra putri daerah yang merasa nilainya tinggi dapat menuntut dan pemerintah daerah tidak akan mengintervensi kelulusan. Ia telah memerintahkan badan kepagawaian daerah untuk membuka secara transparan setiap formasi yang telah diisi CPNS non-OAP, di mana harus dibuktikan, tidak ada pelamar OAP yang mempunyai kualifikasi tersebut.
Tak hanya itu, jika kemudian terbukti ada pelanggaran dalam ketentuan di atas maka semua aparatur yang bekerja pada saat pendaftaran akan diperiksa.
Bupati juga meminta semua pejabat pemerintah, DPRD dan intelektual maupun pemuda dan seluruh stakeholder untuk tidak memprovokasi dan memperkeruh suasana. Sembor/HumasLJ
Seharusnya bupati harus terima Orang Asli Papua itu kuota 20% itu mengigat dengan banyak anak putra daerah yang nganggur. Karena tidak ada lapangan kerja yang selain CPNS. Jadi kalau boleh saya sebagai anak putra daerah memintah kepada Bupati Lanny Jaya untuk penerimaan CPNS selanjutnya 100% kuota itu harus terima anak putra daerah/ orang asli Papua.
Demikian….
Iya sangat benar juga si namun pemerintah ambill keputusan sebelum Tes boleh bagus ka!