ARSO, FP.COM – Bappeda Provinsi Papua berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI menggelar rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Kebijakan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT – RAD PPDT) tingkat Provinsi Papua Tahun 2023-2024, Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal – Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT – RAN PPDT) Tahun 2020-2024 dan Pemantauan Penggunaan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 yang dipusatkan di Negeri Tapal Batas Kabupaten Keerom, Senin (20/11) di Arso Grande Hotel Arso 2.
Wakil Bupati Keerom Wahfir Kosasih mewakili Pj Gubernur Papua membuka kegiatan yang dihadiri oleh Plt Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ini. Gubernur dalam sambutannya mengharapkan semua pihak di Kabupaten Keerom dapat bekerja keras dan cerdas, bersinergi dan berkolaborasi dengan semua elemen terkait menuju visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.
“Semoga rakor ini dapat menghasilkan rumusan strategi akselerasi yang tepat guna keluar dari zona ketertinggalan menuju daerah yang maju dan sejahtera.”
Plt Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rafdinal, kepada awak media mengatakan, langkah konkret dibutuhkan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Salah satu yang menjadi target pembangunan dari sembilan misi presiden di dalam RPJMN itu adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
Dalam rangka itu pihaknya dan Pemerintah Provinsi Papua akan mendorong Kabupaten Keerom menuju daerah tertinggal entas dengan memaksimalkan potensi antarkampung. Potensi itu antara lain pada sektor pertanian dan perkebunan semisal gabah, cocoa dan bawang merah juga kopi.
Rafdinal mencontohkan potensi gabah petani di Lebak Banten. Ketimbang mengeluarkan produk mentah gabah untuk dikemas ke Karawang seharusnya pemerintah setempat dapat menyiapkan hilirisasi industrinya sehingga produk jadi yang dikeluarkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di kampung sebagai penghasil gabah.
“Di lebak Banten itu ada 340 desa dan selama ini produksi gabah di sana itu 400.000 ton/tahun produk dari masyarakat. Karena posisi masyarakatnya yang menguasai proses itu akhirnya produk gabah itu dibawa ke Karawang kemudian dikemas dengan baik lalu dijual (lagi) ke masyarakat Lebak menjadi berapa kali lipat. Kan Itu proses pengemasan dan hilirisasi kenapa nggak kita coba konsolidasikan. Uang sekarang banyak beredar di desa/kampung kemudian ada penyertaan modal kepada lembaga ekonomi yang sistemnya sudah kita siapkan. Kemudian ada penyertaan modal dari APBDes sekian miliar, itu 100 juta saja dikeluarkan sehingga menguatkan produk gabah petani bisa di atas harga pasar, itu kan petani akan untung. Lembaga ekonomi itu akan menaungi para petani atau pengrajin,” bebernya.
Khusus di Keerom, pihak Kemendes menilai, pengembangan hilirisasi produk pertanian sejalan dengan visi dan misi Bupati Keerom. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, satu-satunya lewat hilirisasi sehingga para petani dan pelaku agribisnis di Negeri Tapal Batas itu akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang luas dengan menghasilkan produk turunan lain dari satu komoditas. Dan pada akhirnya berdampak positif pada kenaikan income masyarakat di kampung.
“Berapa pun anggaran belanja kampung kalau bisnis prosesnya tidak ada, tidak akan maksimal. Pelaku utama terhadap pembangunan di kampung itu adalah orang-orang yang ada di kampung. Kalau sistem kita bangun nantinya ada produk jadi yang kita keluarkan bukan dalam bentuk bahan mentah tapi bahan jadi dan proses hilirisasinya dengan pelaksananya yaitu masyarakat kampung,” tutupnya. (*)
