JAYAPURA, FP.COM– Dalam misi menekan angka stunting di Bumi Cenderawasih, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar rapat kerja Percepatan Penanganan Stunting di Kota Jayapura yang bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Sabtu (19/11/2022).
Hadir dalam Raker tersebut, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Pusat Eni Gustina.
Dalam arahannya, Eni mengatakan, BKKBN memiliki strategi percepatan penanganan stunting dari hulu ke hilir mulai dari masa calon pengantin hingga pendampingan kepada keluarga. Ia mengajak masyarakat agar dapat memastikan pemenuhan gizi sebagai program upaya percepatan penurunan stunting selain memastikan usia yang cukup, kaum perempuan juga dianjurkan merencanakan dengan matang soal kehamilan.
“Stunting ini bicara masalah gizi, tentu perlu intervensi peningkatan gizi masyarakat, kita memperjuangkan agar setiap kehamilan itu direncanakan. Umur harus cukup, gizi harus cukup dilihat dari lingkar lengan atas kalau di atas 23 setengah berarti sehat dan bisa hamil, tapi kalau gizinya kurang kita upayakan jangan hamil guna mencegah anak yang lahir itu stunting,” ujar Eni.
Eni Gustina menambahkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh BKKBN guna mempercepat penurunan stunting seperti membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat Pemerintah Daerah hingga ke tingkat kampung, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Stunting yang menjadi ujung tombak pendamping Keluarga dan pemberian makanan tambahan melalui berbagai program kerja sama.
“Ada satgas yang menjadi ujung tombak guna mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan pasangan usia subur, diharapkan agar setiap kehamilan itu direncanakan guna mencegah stunting sesuai instruksi Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2022 ini angka stunting harus bisa turun 3 persen,” tambah Eni.
Sementara itu kepala kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparay pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dan intervensi program yang berprioritas terhadap Percepatan Penurunan Stunting di Kota Jayapura dan Provinsi Papua.
“Dengan pertemuan seperti ini terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting di Papua yang masih tinggi di angka 29,5 persen dibandingkan angka stunting Nasional 24,4 persen, butuh kolaborasi dan koordinasi dalam pertemuan seperti ini untuk kita secara bersama-sama mencegah stunting di Provinsi Papua dan bisa menurunkan angka stunting sebagaimana instruksi Bapak Presiden di akhir 2022 ini bisa turun 3 persen,” pungkas Nerius.
Pada kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan pengurus Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) Provinsi Papua. (*)
