NABIRE, FP.COM – Dalam kunjungan kerja Kepala BKKBN RI di Provinsi Papua Tengah, dr Hasto Wardoyo menyempatkan waktu menghadiri kegiatan di Kampung KB Wiraska, Kabupaten Nabire, kamis (4/4).
Inspektur Provinsi Papua Tengah, Samuel Rihi yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Papua Tengah mengatakan, di daerahnya angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 48,8 persen.
“Kondisi ini berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran rata-rata oleh ibu-ibu di beberapa wilayah seperti Kabupaten Deiyai (3,34%) dan Dogiyai (3,28%),” kata Samuel di hadapan Hasto.
Samuel juga menjelaskan, berbagai upaya akan terus dilakukan merespons kondisi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan dan mempermudah akses pelayanan KB. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM tenaga kesehatan yang berada dan terus menggalakkan promosi kesehatan.
Dokter Hasto menyambut komitmen ini dengan baik dan mengharapkan kerja sama lintas sektor terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah perlu dilakukan dalam menurunkan stunting yang merupakan bagian dari kemiskinan ekstrem.
Masih di Wiraska, dilakukan pula kegiatan sosialisasi intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) di wilayah khusus kepada 250 peserta, pemberian bantuan bagi 50 keluarga berisiko stunting, dan pelayanan KB kepada 83 akseptor implant dan 1 akseptor IUD.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan deklarasi Kampung KB Wiraska, peresmian Satyagatra (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) Wiraska dan kunjungan pameran hasil usaha kelompok UPPKA.
“Supaya anak tidak stunting, selain anak-anak dipelihara, sebaik-baiknya diberikan juga ASI eksklusif selama 6 bulan. ASI diberikan sesering mungkin kepada bayi yang baru lahir,” pesan Hasto kepada para peserta sosialisasi.
Wakil Bupati Kabupaten Nabire Ismail Djamaluddin di sela kegiatan mengapresiasi kunjungan Kepala BKKBN RI dan rombongan di Kabupaten Nabire.
“Kehadiran Bapak/Ibu dan rombongan merupakan wujud nyata dan perhatian dari pemerintah pusat terhadap upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat kami, terutama dalam menghadapi tantangan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” tutup Ismail. (*)
(Tim Hubungan antar Lembaga, Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, dan Kehumasan, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua)
