MIMIKA, FP.COM – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Hasto Wardoyo, optimis prevalensi stunting di Provinsi Papua Tengah akan teratasi dengan dukungan berbagai pihak tak terkecuali swasta seperti PT Freeport Indonesia.
“Intinya Papua Tengah bisa menurunkan angka prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki. Ditambah dukungan swasta seperti PT Freeport Indonesia, maka tidak ada hambatan bagi penurunan stunting di wilayah Papua Tengah,” kata Hasto saat memberikan materi pada Musrenbang Provinsi Papua Tengah yang berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (3/4/24).
Dalam kegiatan bersama pemerintah daerah di 8 kabupaten se- Provinsi Papua Tengah, Hasto memaparkan sejumlah model pendekatan sebagai bentuk intervensi bagi percepatan penurunan stunting di wilayah Provinsi Papua Tengah. Ia menegaskan, penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Pihaknya pun mengapresiasi perwakilan 8 kabupaten yang berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari APBD. Komitmen itu menurutnya dapat mendorong capaian penurunan angka stunting.
Secara khusus, Hasto mengapresiasi keseriusan Pemkab Puncak Jaya dalam penanganan stunting.
“Dengan model seperti Kabupaten Puncak Jaya, maka akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting,” katanya.
Terakhir, dalam pemaparannya, Hasto membagi kiat penting sebagai bentuk intervensi dalam penanganan stunting yang dapat dilakukan pemerintah daerah.
“Ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting, merubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini maka masyarakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting.”
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai, mengakui persentase penurunan belum signifikan, namun jika ditambah dengan komitmen dan ditunjang dengan anggaran Otsus, maka angka tersebut diyakini akan berangsur-angsur menurun. (*)
