JAYAPURA, FP.COM – Kurang lebih enam bulan sudah Pemerintah Provinsi Papua menerapkan Kurikulum 13 Sistem Kredit Semester (SKS).
“Sebelumnya, kita melakukan pembekalan di Jawa dan Bali sebanyak tiga kali, pulang diskusi, dan kita sudah mulai di lima SMA (sekolah menengah atas),” ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait ketika ditemui pekan lalu di ruang kerjanya.
Ia merinci kelima sekolah yang semuanya ada di Kota Jayapura tersebut yaitu; SMA YPPK Taruna Dharma, SMA YPPK Teruna Bhakti, SMA Kristen Kalam Kudus, SMA Gabungan, dan SMA Hikmah Yapis Jayapura.
Awal November lalu, dalam kegiatan peresmian program ini, Christian Sohilait telah telah menyerahkan rapor sistem kredit semester (SKS) per 4 bulan (caturwulan) pertama kepada lima siswa perwakilan dari masing-masing sekolah. Ia pun mengapresiasi dukungan Kemdikbud dalam melakukan pendampingan terhadap 5 sekolah tersebut.
Selain lima sekolah di atas, ada lima sekolah lainnya yang juga sudah menerapkan Kurikulum 13, yakni; SMAN 2 Jayapura, SMAN 3 Jayapura, SMAN 4 Jayapura, SMA Advent Doyo Baru Sentani, dan SMA Advent Timika.
“Yang lima terakhir ini belum kita launching,” ujarnya.
Sohilait menjelaskan, Kurikulum 13 ini hanya soal mekanisme, sementara mata pelajaran tidak berubah. “Ini (K13) mengacu pada Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan.”
“Selama ini anak-anak kita sudah belajar 2 tahun di TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, minimal 4 tahun kuliah, jadi kurang lebih ada 18 tahun di bangku sekolah. Nah, secara teknis, Kurikulum 13 akan memangkas waktu itu,” ulasnya.
Lalu apa bedanya dengan sistem lama? Lagi-lagi, Sohilait menjelaskan, siswa yang punya kemampuan dapat mengambil mata pelajaran di atasnya. Misalnya, kelas 1 SMA boleh mengambil pelajaran kelas 2 dan kelas 3, sistem kredit, layaknya mahasiswa kuliah.
“Kecuali untuk mata pelajaran bertingkat, seperti matematika 1, 2, dan 3, harus diselesaikan secara berurutan.”
Sohilait menargetkan, dengan Kurikulum 13, seorang siswa yang punya kemampuan bisa selesai SMA dalam jangka 1,8 tahun.
“Jadi, ini mempermudah sekaligus memacu semangat anak-anak yang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya dengan cepat,” katanya.
Selain tentang Kurikulum 13, Sohilait juga menyinggung situasi pendidikan di masa pandemi ini. Ia mengaku, kecuali di Kota Jayapura, semua kabupaten telah membuka sekolahnya.
“Buka secara bertahap, ada yang kurang seperti masker, atau airnya tidak ada, kita tutup,” jelas mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya ini.
Sohilait berharap, dalam situasi ini, sekolah hendaknya tidak dibiarkan sendiri. Harus ada intervensi dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lain.
“Misalnya, bus sekolah sesak, dinas perhubungan yang bantu. Anak-aanak sekolah kumpul-kumpul, Satpol PP masuk, dan sebagainya. Saya kira ada sekitar delapan SKPD yang bisa intervensi agar persekolahan bisa berjalan dengan baik,” tambahnya. JPatading
