JAYAPURA, FP.COM– Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Suriel Mofu berharap, pemerintah daerah (Pemda) memberikan dukungan kepada perguruan tinggi swasta (PTS), terlebih di Tanah Papua telah ada enam provinsi pasca empat daerah otonomi baru (DOB) terbentuk.
‘’LLDIKTI akan mengelola 79 perguruan tinggi yang tersebar di enam provinsi di Tanah Papua. Jadi kami wilayah 14 mencakup enam provinsi tersebut, oleh karena itu, kedepan saya berharap ada perhatian pemda terhadap perguruan tinggi, terlebih yang swasta,’’ kata Mofu usai penyerahan SK izin Universitas Doktor Husni Ingratubun (Uningrat) Papua di Kota Jayapura, Jumat (17/3/2023).
Tanpa dukungan pemda, kata Mofu, maka PTS dipastikan tertinggal dari sisi pengembangan kualitas sumber daya manusia pada perguruan tinggi.
‘’Karena kapasitas pendidikan tinggi kita berada di 12 persen, sementara 88 persen anak-anak belum menikmati pendidikan tinggi,’’ ucapnya.
Mofu mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) menyediakan sekitar Rp205 miliar setahun untuk membiayai kurang lebi 8.000 mahasiswa di Tanah Papua.
‘’Tapi harapan kami, dengan adanya biaya tersebut, pemda juga dapat berperan memberikan dukungan pembiayaan secara penuh hingga tamat,’’ kata Mofu.
Mofu mengatakan, dapat memperjuangkan kuota beasiswa, namun pemda juga perlu melakukan hal yang sama lantaran masih banyak anak-anak Papua yang belum mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi akibat terkendala biaya.
‘’Setiap tahun kita mendapatkan kuota sekitar 2.000 sampai 3.000. Tahun lalu kita mendapatkan 3.100 kuota beasiswa, itu aman terkendali. Sementara tahun ini, sedang dalam proses, namun kami belum mengetahui secara pasti apakah kuota yang kita dapatkan sama seperti tahun lalu atau tidak,’’ jelasnya.
Mofu mengungkapkan, kuota beasiswa yang didapat hanya sampai 3.000 tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang setiap tahunnya mendaftar hingga 17 ribu orang.
‘’Kami berharap pemda memiliki skema beasiswa. Kalau mau diserahkan ke kami untuk dikelola juga boleh, namun apabila pemda mau menyampaikan mekanismenya sendiri, tidak masalah, yang terpenting adalah mahasiswa mendapatkan dukungan,’’ ujar Mofu.
Dia pun menilai sejauh ini pemda di Tanah Papua belum memiliki peraturan daerah terkait beasiswa bagi mahasiswa di PTS.
‘’Sejauh ini saya belum melihat peraturannya. Sementara, anggaran dari pemerintah harus ada dasar hukumnya. Persolannya siapa yang mau buat peraturan itu. Jika mengharapkan pembiayaan dari pusat melalui LLDIKTI ini sangat sensitif dan akan menjadi masalah perkembangan pendidikan tinggi yang berkualitas di Tanah Papua,’’ kata Mofu.(FPKontr1)
