JAYAPURA, FP.COM – Tanggal 17 Agustus 2022, seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-77. Namun, bagi masyarakat terpencil di Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan NKRI dan Papua New Guinea (PNG), arti kemerdekaan ini belumlah terasa. Apalagi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan, papan, air bersih, listrik, hingga internet belum dinikmati sepenuhnya akibat akses geografis yang sulit.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pegubin drg. Aloysius Giyai mengatakan, perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 ini kiranya menjadi momen untuk refleksi dan membangun komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Pegubin dan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar sama-sama fokus membuka keterisolasian di wilayah itu dengan membangun infrastruktur dan layanan kebutuhan dasar warga.
“Dari 34 distrik, ada 8 distrik atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan PNG. Masyarakat hidup campur aduk dengan orang PNG. Sebagai beranda depan NKRI, wajah negara Indonesia, Pemerintah Pusat harus punya komitmen untuk terus membangun wilayah itu dengan alokasi anggaran yang cukup,” kata Aloysius kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut Alo, seperti daerah lain di Indonesia, kemerdekaan yang didambakan masyarakat Pegubin sangat sederhana, yaitu terpenuhinya hak dan kebutuhan dasar mereka sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, fokus pembangunan dari pemerintah dengan menitikberatkan pendekatan kesejahteraan sangatlah penting, sekaligus mencegah timbulnya ideologi yang berseberangan dengan NKRI.
“Tetapi anggaran kami pemerintah daerah terbatas. Dari 34 distrik, umumnya hanya dijangkau dengan pesawat. Rakyat masih hidup dalam keterisolasian dengan harga barang yang tinggi, rumah yang tidak sehat, belum tersedia listrik dan air. Saat ini kami sedang bangun jalan darat dari Keerom tapi belum sampai ke Distrik Batom. Kami masih harapkan dana pemerintah pusat,” urainya.
Aloysius juga mengapresiasi Bupati Pegubin Spei Yan Bidana yang sejak awal memimpin kabupaten ini telah melakukan sejumlah kebijakan untuk memperjuangkan anggaran khusus bagi pembangunan wilayah perbatasan.
“Saya harap negara sudah harus fokus memperhatikan kami di Kabupaten Pegunungan Bintang karena kondisi ekonomi, sosial dan keamanan di sini menuntutnya. Supaya mayarakat bisa merasakan merdeka dalam bingkai NKRI, merdeka dari keterisolasian geografis, bisa menikmati pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang baik,” tegasnya. (GMR/PB)
