ARSO, FP.COM – Besaran dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom tahun 2024 telah ditentukan dan termaktub dalam berita acara kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Berita acara tentang hal tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Piter Gusbager dan Ketua Bawaslu Yaser Runggamusi, di Arso, Selasa (26/9).
Sebelumnya, di hari yang sama, bertempat di ruang rapat sekretaris daerah, digelar pembahasan anggaran pilkada dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Rapat ini menyepakati pagu anggaran hibah untuk pilkada 2024 sebesar dua puluh miliar rupiah (Rp. 20.000.000.000). Nantinya, penyaluran dana hibah tersebut dibagi menjadi dua tahap sesuai edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 900.1.9.2/435/SJ tertanggal 24 Januari 2023 yakni sebesar 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024.
Dalam arahannya, Bupati Keerom mengatakan, Bawaslu selaku pengawas pemilu memiliki peran sangat strategis dalam mengawasi seluruh tahapan pesta demokrasi. Untuk itu, kolaborasi antartungku di masyarakat harus berjalan.
“Puji syukur, tadi sudah ada kesepakatan antara TAPD dan Bawaslu. Harapan saya, dengan dukungan ini, Bawaslu Kabupaten Keerom menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Dengan tentu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kepolisian.”
Bupati Gusbager menambahkan, selain tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang, yang tak kalah penting Bawaslu memberikan pemahaman politik, mensosialisasikan regulasi Pemilu, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan hak politiknya. Dengan begitu, harapan akan lahirnya pemilu yang jujur, adil, bebas dari intimidasi, politik uang, dan politisasi sara dapat terwujud.
“Sosialisasi, utamanya kepada pemilih pemula dan masyarakat secara umum terkait pilpres, pileg dan pilkada ini dilakukan dengan sebaik-baiknya menggunakan seluruh instrumen yang ada, baik itu melalui media massa, platform sosial media agar semua tahapan pengawasan ini berjalan, misalnya berkaitan dengan hoax, ujaran kebencian, keterlibatan ASN yang memang berpotensi mengakibatkan konflik di masyarakat. Ini harus benar-benar disosialisasikan dengan baik karena kita mau pilpres, pemilu dan pilkada itu damai di Keerom. Salah satu pilkada yang sukses dan damai di Papua adalah Keerom, maka apa yang sudah baik ini dipertahankan dan ditingkatkan,” lanjutnya.
Tak lupa, ia mengingatkan Bawaslu terkait profesionalitas dengan menghindari konflik kepentingan dalam lembaga. Solidaritas menjadi kunci guna mewujudkan pemilu damai di Bumi Tamne Yisan Kefase.
“Anggaran ini dicukup-cukupkan, tentu mungkin masih kurang, tapi ya dicukupkan. Berarti ada prioritas, diatur baik. Dan yang tidak kalah penting adalah pertanggung jawaban,” pesan Gusbager.
Di tempat yang sama Yaser Runggamusi mengapresiasi dukungan Pemkab Keerom yang mengakomodir dana hibah yang diusulkan pihaknya. Anggaran tersebut akan dipergunakan dalam melakukan pengawasan tahapan pilkada 2024.
“Tahapan pengawasan di Bawaslu mulai dari tahapan pendaftaran sampai penetapan calon, lalu tahapan kampanye, tahapan pungut hitung. Di situ ada sub tahapan distribusi logistik ke distrik dan lain-lain, termasuk sampai distribusi balik ke kabupaten. Lalu tahapan penetapan, di situ ada juga tahapan perselisihan hasil. Bagian ini merupakan rangkaian tahapan yang nanti dilakukan oleh Bawaslu.”
“Kita upayakan pengawasan tetap kita maksimalkan dengan melihat pada program pengawasan prioritas pada setiap tahapan pemilihan,” tutup Yaser. (*)
