JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak penguatan sinergi nasional lintas sektor untuk memperketat keamanan laut di kawasan perbatasan. Forum koordinasi dinilai sebagai wadah strategis untuk mencari solusi bersama atas berbagai ancaman kriminalitas dan penyalahgunaan sumber daya di laut Papua.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua, Suzana Wanggai, menegaskan bahwa potensi sumber daya laut Papua yang sangat besar menjadikannya rawan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi. Ini harus melibatkan lintas sektor dan lintas kewenangan,” ujar Suzana dalam Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut di Jayapura, Rabu (24/9/2025).
Menurut Suzana, ancaman di perairan perbatasan Papua bersifat permanen. Mulai dari praktik illegal fishing, peredaran narkotika, hingga penyelundupan barang-barang ilegal menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi melalui kerja sama kolektif.
Pemprov Papua berkomitmen untuk terus mendorong koordinasi semacam ini secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan demi menjaga kedaulatan wilayah sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.
Patroli Kolaboratif Jadi Kunci Optimalisasi
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini turut dihadiri perwakilan dari TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, serta instansi teknis terkait lainnya.
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Wahyu Handoyo, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama untuk mengoptimalkan efektivitas patroli laut.
“Patroli laut sudah rutin dilakukan berbagai instansi. Namun, langkah kolaboratif perlu diperkuat agar pencegahan lebih efektif,” jelas Wahyu. Ia menekankan bahwa keamanan laut tidak hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi juga bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat Papua.
Selain itu, Wahyu juga menilai kerja sama dengan Papua Nugini (PNG) perlu ditingkatkan sebagai opsi strategis. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui perjanjian atau nota kesepahaman (MoU) untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut bersama dan pencegahan aktivitas ilegal lintas batas. (AiWr)
