JAYAPURA,FP.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan bahwa program Sekolah Rakyat Terintegrasi tidak hanya memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak, tetapi juga memicu intervensi bantuan sosial (bansos) bagi keluarga mereka. Bantuan sosial tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Plt Kepala Dinas Sosial Papua, Djong H.W. Makanuay, menyampaikan bahwa mekanisme ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Tujuannya adalah menekan angka kemiskinan dengan memperkuat akses pendidikan dan perlindungan sosial secara bersamaan.
“Ketika seorang anak masuk Sekolah Rakyat, maka orang tuanya akan otomatis diperhatikan. Mereka masuk dalam skema bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Jadi ini satu paket,” jelas Djong di Jayapura.
Djong menjelaskan, dukungan sosial ini disalurkan melalui Dana Transfer Spesifik Nonfisik (DTSN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu tersebut akan dibina dalam sistem asrama untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Setelah lulus, mereka bahkan diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Langkah terintegrasi ini, kata Djong, merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi emas dari kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan dan kesejahteraan.
“Target utamanya adalah keluarga tidak mampu. Anak-anak mereka disiapkan jadi sarjana, dan orang tuanya dibantu agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” tutupnya. (*)
