JAYAPURA, FP.COM– Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua untuk prerekrutan Bintara Polri tahun 2024.
Kerja sama tersebut berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang tertuang dalam memorandum of understanding (Mou) yang ditandatatangani di gedung Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (30/5/2024) oleh kedua belah pihak.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini diwakili Penjabat Gubernur Ribka Haluk. Sementara, di lain pihak, Wakapolda Papua Brigjen Patrige Rudolf Renwarin mewakili institusi kepolisian.
Ribka Haluk mengatakan, pertemuan ini sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Papua Tengah yang berkaitan dengan kerja sama penerimaan bintara Polri. Hal ini sejalan dengan upaya dan pemprov yang terus mencari solusi strategis untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda.
“Jumlah data pengangguran di Papua Tengah cukup tinggi dan kami terus melakukan kerja sama dengan stakeholder maupun institusi swasta. Ini merupakan momen penting bagi kami dalam menyiapkan dan juga kami mendorong para anak muda kita agar masuk ke jajaran Polri maupun TNI,” ungkap Ribka Haluk.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, baik universitas maupun yayasan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Tengah yang tangguh di masa yang akan datang.
“Khusus anak-anak muda orang Papua, memang belum memiliki skill yang baik untuk memasuki dunia usaha secara mandiri dan belum begitu terampil untuk melakukan aktivitas wiraswasta. Sehingga kita mengajak anak-anak muda memasuki dunia pemerintahan sangat penting, termasuk memberikan mereka kesempatan mengabdikan diri kepada negara melalui institusi Polri,” tegasnya.
Ribka meyakini, Polri sanggup mendidik dan membentuk karakter anak-anak muda lebih baik dan sehat.
“Saya harap, ke depan, dengan penandatangan ini, dapat berjalan dengan baik dan semoga di tahun-tahun ke depan kami bisa mendapat kuota tambahan lagi sehingga kita dapat bersama-sama menyongsong menuju Indonesia emas.”
Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Patrige mengungkapkan, jumlah anggota Polri di Polda Papua saat ini belum memenuhi kuota, sehingga untuk pemenuhan jumlah anggota di empat Provinsi di Tanah Papua maka tahun ini Polri menyelenggarakan rekrutmen sebanyak 2.000 calon Bintara baru.
“Tentunya ada yang berbeda dari rekrutmen saat ini, karena calon Bintara yang akan dididik menjadi anggota Polri diutamakan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan anak yang lahir di Papua, sehingga nantinya diharapkan tidak ada yang minta pindah keluar,” tutur Wakapolda.
Patrige juga mengucapkan terima kasih kepada PJ. Gubernur Papua Tengah beserta jajaran yang bersedia mendukung dan bekerja sama dengan Polri dalam pelaksanaan rekrutmen ini. Ia yakin kerja sama ini merupakan salah satu bentuk awal dalam rangka penerimaan anggota Polri yang lebih transparan dan terbuka.
“Saya juga berharap kerja sama seperti ini dapat terus dilakukan sehingga nantinya apa yang dicita-citakan pemerintah untuk menjadikan Papua Tengah setara dengan provinsi lainnya,” tutupnya. (*)
